Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basoeki Hadimoeljono menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI guna membahas dampak pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap kebijakan dan program kerja di bidang sumber daya air, Selasa (31/3) di Ruang Sidang Komisi V DPR RI Gedung Nusantara DPR…
Memasuki musim kemarau, pemerintah harus mulai bersiap untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang akan merugikan baik dari segi lingkungan, kesehatan dan perekonomian bila terjadi. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peran yang sangat besar dalam menangani karhutla. “KLHK ini sekarang punya satu kekuatan luar biasa. Dulu LH pisah dengan kehutanan, sekarang digabung,” kata Pemerhati Hukum dan…
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Tedjo Edhy membuka Rapat Koordinasi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Ruang Rimbawan I Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (31/3/2015). Acara dilanjutkan dengan diskusi panel tentang upaya dan rencana aksi penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Turut hadir sebagai narasumber…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, ketidakjelasan status kawasan hutan, menimbulkan masalah seperti tumpang tindih perizinan antar perusahaan maupun lahan masyarakat. Bahkan, ada izin di hutan konservasi dan lindung. Data KPK, pada 2014 setidaknya 1,3 juta hektar izin tambang dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta hektar di hutan lindung. Taufiquerachman Ruki, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK mengatakan, tumpang tindih pertambangan…
Kebijakan penghentian sementara (moratorium) izin di hutan dan lahan gambut segera berakhir Mei 2015. Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan kepastian kebijakan ini berlanjut tetapi tampaknya asal copy paste dari kebijakan lama, alias tak ada penguatan. Koalisi masyarakat sipil menilai, kondisi itu berbahaya bagi hutan alam negeri ini. Merekapun mendesak pemerintah melanjutkan moratorium dengan beberapa catatan perbaikan. Teguh…
Moratorium izin di hutan alam dan lahan gambut akan segera berakhir pada 13 Mei 2015 mendatang. Sederet catatan mengiringi perjalanan kebijakan itu. Namun, muaranya tetap satu. Yakni, moratorium penting dilanjutkan. Hanya saja, kebijakan yang sudah berjalan patut dievaluasi guna perbaikan moratorium selanjutnya. Hal ini terungkap dalam diskusi antara lembaga swadaya masyarakat (NGO) dengan kalangan jurnalis di Pontianak. “Moratorium izin penting…