Pelayanan Perizinan secara online dari Kementerian Kehutanan

Deklarasi Pelayanan Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan telah dilakukan secara online.   Deklarasi_Pinjam_Pakai-2013.pdf

Baca selengkapnya...

Peraturan Kementerian Kehutanan

P.43/Menhut-II/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 Tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus   P.45/Menhut-II/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai…

Baca selengkapnya...

Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan

P E N G U M U M A N NOMOR : PG.2/Peg-1/2013 PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEHUTANAN FORMASI TAHUN 2013 Kementerian Kehutanan membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di unit-unit kerja Kementerian Kehutanan di seluruh Indonesia. Selengkapnya dapat dilihat pada alamat : CPNS Kemenhut 2013 Formasi Kebutuhan…

Baca selengkapnya...

Rencana Kerja Ditjen PHKA tahun 2014

Disampaikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014 dan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun Anggaran 2014. Data dapat di download satu dan dua

Baca selengkapnya...

Poster Silvofishery dan Agroforestry

Silahkan download poster Silvofishery dan Agroforestry

Baca selengkapnya...

Informasi Proses Tunjangan Kinerja Kemenhut

Saat ini proses Tunjangan Kinerja Kementerian Kehutanan berada pada tahap 8 dari 10 tahapan yang harus dilalui. Pada tahap ini Kementerian Keuangan telah mengirim surat persetujuan kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR-RI, Kementerian PAN & RB memproses Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja. Setelah Perpres ditetapkan, Tunjangan Kinerja dibayarkan. Skema alur proses penetapan Tunjangan Kinerja…

Baca selengkapnya...