Lembaga dan elemen masyarakat itu antara lain, dari Epistema Institute, HuMa, Walhi, KPA, AMAN, Silvagama, ICEL, RMI, Kontras, SetaM, Agra dan Spuba. Lalu, JPIK, LBH Semarang, Geram dan Lidah Tani. Lewat pernyataan bersama Minggu(18/5/14), mereka menuntut Kemenhut membuka informasi penetapan kawasan hutan 2014. Juga melibatkan partisipasi dan persetujuan masyarakat terdampak penetapan kawasan hutan. Jika tuntutan mereka tak dipenuhi Kemenhut, masyarakat…
Sejak 2011, Indonesia menerapkan kebijakan moratorium perizinan hutan dan lahan gambut. Sayangnya, kebijakan ini hanya ‘hidup’ selama dua tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah memperpanjang, hingga 2015. Diapun berharap, pemimpin Indonesia yang baru bisa melanjutkan kebijakan ini. “Saya menandatangani moratorium izin baru guna melindungi sekitar 63 juta hektar hutan dan gambut. Luas area ini lebih dari gabungan luas Malaysia dan Filipina….