Masyarakat menuntut Kemenhut membuka informasi berita acara tata batas

Lembaga dan elemen masyarakat itu antara lain, dari Epistema Institute, HuMa, Walhi, KPA, AMAN, Silvagama, ICEL, RMI, Kontras, SetaM, Agra dan Spuba. Lalu, JPIK, LBH Semarang, Geram dan Lidah Tani. Lewat pernyataan bersama Minggu(18/5/14), mereka menuntut Kemenhut membuka informasi penetapan kawasan hutan 2014. Juga melibatkan partisipasi dan persetujuan masyarakat terdampak penetapan kawasan hutan. Jika tuntutan mereka tak dipenuhi Kemenhut, masyarakat…

Baca selengkapnya...

MoU Menteri Kehutanan dengan GPTP

Pushumas Kemenhut, Jakarta : Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menandatangani MoU dengan Erna Witular Koordinator Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara (GPTP) terkait Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Senin (12/5) di Ruang Rimbawan Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta. GPTP adalah gerakan perempuan yang diprakarasi Ibu Negara Hj. Any Bambang Yudhoyono yang dimulai sejak tahun 2007 beranggotakan 7 organisasi perempuan yaitu SIKIB…

Baca selengkapnya...

Keanekaragaman hayati di Indonesia

Potensi Indonesia Hutan hujan tropis yang berada di negara ini merupakan yang terluas ketiga setelah Brasil dan Republik Demokratik Congo, sekitar 10% dari jumlah total hutan dunia dan 60% dari keseluruhan hutan tropis yang ada di Asia Tenggara. Hutan-hutan ini memiliki ciri khas yang terbilang unik, mulai dari dataran rendah yang hijau hingga hutan hujan musiman, padang rumput, kawasan pegunungan…

Baca selengkapnya...

Pelantikan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan, 9 Mei 2014

Nama Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan Yang dilantik pada Hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/M TAHUN 2014.

Baca selengkapnya...

Harapan Presiden Baru Lanjutkan Moratorium Hutan dan Lahan

Sejak 2011, Indonesia menerapkan kebijakan moratorium perizinan hutan dan lahan gambut. Sayangnya, kebijakan ini hanya ‘hidup’ selama dua tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah memperpanjang, hingga 2015. Diapun berharap, pemimpin Indonesia yang baru bisa melanjutkan kebijakan ini. “Saya menandatangani moratorium izin baru guna melindungi sekitar 63 juta hektar hutan dan gambut. Luas area ini lebih dari gabungan luas Malaysia dan Filipina….

Baca selengkapnya...

Sembilan Lembaga Menandatangani Perjanjian Penyaluran Hibah TFCA Kalimantan

Pada Rabu, 30 April 2014,sembilan lembaga swadaya masyarakat yang berasal dari Samarinda, Pontianak, Jakarta, dan Bogor menandatangi Perjanjian Penyaluran Hibah Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan Siklus 1 senilai hampir Rp 40 miliar di Gd. Manggala Wanabakti – Jakarta. Perjanjian ini merupakan salah satu tahapan dari proses tindaklanjut kerjasama Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia, bermitra dengan The Nature Conservancy…

Baca selengkapnya...