Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan pejabat penyelenggara kegiatan Kementerian Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan telah menetapkan Peraturan Nomor : P.5/II-KUM/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Download dokumen
Sebagai tindak lanjut Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan telah menetapkan Keputusan SK.201/II-Kum/2014 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Lingkup Kementerian Kehutanan Menjadi Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kehutanan. Download Dokumen
Membuka acara Dialog 2 Mingguan Kementerian Kehutanan tentang Progress dan Kendala Pengelolaan HKI Badan Litbang Kehutanan di Ruang Rapat Utama, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (07/07), Kepala Pushumas Kemenhut, Dr. Ir. Eka Widodo Sugiri menyampaikan citra Badan Litbang Kehutanan dari persfektif media massa, khususnya media cetak. Disebutkan bahwa pemberitaan terkait Litbang Kehutanan periode Mei – awal Juni berjumlah 43 atau sekitar 1%…
Sedari pagi Komari, istrinya Noerbaeti dan ketujuhbelas penggugat lain yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) telah hadir di Pengadilan Negeri Samarinda. Hari itu (16/07/2014) adalah saat penting untuk mendengarkan keputusan majelis hakim terhadap gugatan mereka kepada Walikota Samarinda, Menteri ESDM, Gubernur Kaltim, Menteri LH dan DPRD Kota Samarinda tentang persoalan tambang di kota Samarinda. Gugatan mereka lakukan lewat mekanisme…