Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pesimis peta tunggal yang disusun pemerintah dan kementerian terkait saat ini bisa diselesaikan dalam tempo kurang dari setahun.

“Tahun ini kalau untuk mengawalinya, bisa. Tapi kalau selesainya, cukup panjang (jalannya),” kata Siti kepada wartawan usai rapat koordinasi One Map Policy, Kamis (19/3/2015).

Di samping banyaknya peta tematik dari berbagai instansi yang perlu disatukan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum selesai juga berpeluang menghambat penyusunan peta tunggal. Siti menuturkan, saat ini belum seluruh provinsi menyelesaikan RTRW.

Berdasarkan data yang terekam pada Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah ada 26 provinsi yang menyelesaikan RTRW. Namun, di catatan KLH sendiri masih ada 9 provinsi yang bermasalah, utamanya perihal kesepakatan luas lahan kehutanan.

“Kita masih berebutan (Kementerian KLH dan Pemprov). Saya bilang di KLH luas hutannya sekian, tapi Provinsi mintanya lebih sedikit. Yang kayak gitu-gitu yang belum ketemu,” lanjut Siti.

Kendati belum seluruhnya rampung, Siti mengatakan sebenarnya proses penyusunan RTRW bisa dilakukan paralel dengan penyusunan peta tunggal.

Sekadar informasi, wacana menyusun peta dasar sudah digagas sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kepala Bappenas kala itu, Armida Alisjahbana memandang munculnya sengketa peruntukan lahan disebabkan adanya perbedaan peta. (baca:Perbedaan Peta Bisa Berujung Sengketa).

Diakui pula oleh Armida sembilan provinsi yang belum merampungkan Perda RTRW menghambat penyusunan peta dasar. (baca: 9 Provinsi Ini Belum Selesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah).

Presiden Joko Widodo sendiri sudah menaruh perhatian pada pentingnya peta tunggal. Bahkan sejak Debat Capres-Cawapres kelima yang mengusung tema ‘Pangan, Energi, dan Lingkungan’ Jokowi menyadari banyaknya kasus tumpang tindih lahan disebabkan tidak adanya peta tunggal.

“Saya berikan contoh di sebuah provinsi ada 753 kasus di 1 provinsi, peruntukkan lahan tumpang tindih, untuk tambang, untuk perkebunan, padalah untuk hutan lindung. Kalau tidak diselesaikan, hutan kita mulai akan digerus untuk kepentingan lain. Tidak ada peta yang jelas,” kata lulusan Fakultas Kehutanan UGM itu, Sabtu (5/7/2014).

Sumber : klik di sini

Pagi itu, ratusan masyarakat adat dari berbagai penjuru nusantara, berpakaian adat bersiap memasuki Lapangan Waronai, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Itulah tempat pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara IV. Sebelum masuk, di pintu gerbang ada ritual penyambutan. Para pemimpin adat berada di jajaran depan. Antara lain tampak Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat dan Ketua Dewan AMAN Nasional, Hein Namotemo, juga Bupati Halmahera Utara.

Tali penutup jalan digunting, penanda pemilik wilayah adat di Sorong,  menerima para tamu dari berbagai daerah itu masuk. Beberapa pejabat juga baru tiba. Ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Gubernur Papua Barat  Abraham Octavianus Atururi, dan jajaran pimpinan daerah Papua Barat, yang lain. Tak lama, Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri, juga datang. Dia disambut tarian selamat datang.

Pada 17 Maret itu, AMAN tak hanya rakernas. Itu juga hari ulang tahun ke-16 organisasi ini, sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat  Adat. Tjahjo Kumolo dan Siti Nurbaya, hadir mewakili Presiden Joko Widodo.

“Kami menyampaikan sambutan atas nama pemerintah. Moga rakernas dan Hut ke-16 moga bisa lahirkan pikiran buat menata kekuatan masyarakat adat sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan negara Indonesia,” kata Tjahjo.

Sebelum Indonesia, berdiri, katanya, masyarakat adat sudah ada lebih dulu. “Jadi masyarakat adat nusantara, harus mampu jadi perekat kebhinekaan, dan kekuatan bangsa yang besar.”

Untuk itu, dia atas nama pemerintah dan Mendagri, meminta seluruh bupati dan walikota serius memberikan perhatian kepada desa dan wilayah adat di daerah masing-masing. “Lakukan pendataan, penataan, hingga jelas mana hak-hak adat., yang merupakan daerah yang harus dihargai,” ujar dia.

Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara, menjadi angin segar perjuangan masyarakat adat Indonesia. Masyarakat adat, kata Tjahjo,  memiliki hak, kewenangan kongkrit untuk  mengelola adat, sosial, kultural, sampai ekonomi. “Ini bagian di mana ada hak tradisional tersimpan yang melekat pada masyarakat hukum adat.”

Dia menyadari, pengabaian pengakuan hak-hak kepada masyarakat adat selama ini menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan benturan-benturan di lapangan. “Ke depan harus dihilangkan.”

Guna membangun struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam mendukung pemberdayaan,  katanya, masyarakat adat harus diberi ruang untuk mengembangkan kearifan lokal dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah, katanya, seperti janji presiden, akan mengupayakan pengakuan dan perlindungan masyarakat  hukum adat, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

“Kami sebagai pembantu presiden akan mengeluarkan instruksi kembali untuk meminta pada seluruh kepala daerah memetakan, memberdayakan, agar nilai-nilai budaya, adat yang tersebar di seluruh wilayah bisa terjaga baik dan terhormat.”

Dia mengatakan, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat  merupakan tugas besar bersama. “Terutama masyarakat adat nusantara dan pemerintah serta elemen bangsa. Kita percepat pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat. Ini penting.”

Jadi, komitmen-komitmen presiden yang tertuang dalam Nawacita, ucap Tjahjo, merupakan kampanye politik yang harus dilaksanakan. “Saya Siti, akan menjadi bagian dari komitmen dan janji politik yang telah disusun dalam program jangka pendek, menengah dan panjang dan dijabarkan dalam RPJM. Tentu,  ini proses menuju pembangunan dengan lebih baik.”

Abdon Nababan, Sekjen AMAN mengatakan, awalnya berharap kehadiran kedua menteri yang mewakili presiden ini membawa kabar kongkret bagi masyarakat adat ternyata belum. Meskipun, kedua menteri mempertegas komitmen pemerintah akan memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat. “Kita pikir, misal,  ada kejelasan soal kapan pasti Satgas Masyarakat Adat terbentuk. Rupanya belum.”

Wali data peta adat

Meskipun Tjahjo berulangkali menegaskan soal percepatan pengakuan dan perlindungan hak-hak adat, namun kementerian ini belum menyiapkan infrastuktur buat menjadi walidata peta-peta wilayah adat. “Saat ini belum, kita masih siapkan infrastruktur. Nanti daerah yang pemetaan, saya sudah minta kepala daerah perhatikan,” kata Tjahjo usai acara.

Akhir, tahun lalu, Kepala BP REDD+, Heru Prasetyo mengatakan, Kemendagri siap menjadi wali data tetapi masih membangun infrastruktur, berupa kebijakan yang mengatur itu. Karena itulah, maka BP REDD+–yang kini lebur ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—bersedia menjadi wali data sementara.

Abdon mengatakan, akhir tahun lalu, AMAN sudah menyerahkan 4,8 juta hektar peta wilayah adat kepada BP REDD+ dan KLHK. “Sampai sekarang belum ada perkembangan.” Sampai saat ini, katanya, belum ada satupun lembaga pemerintah yang siap menjadi wali data peta-peta itu.

Komunitas adat di AMAN

Sementara itu, dalam usia 16 tahun ini, AMAN sudah mempunyai 21 pengurus wilayah, 107 pengurus daerah, tiga organisasi sayap, tiga badan otonom, dan 2.244 komunitas adat. “AMAN mengurus langsung, hampir 17 juta warga adat di seluruh nusantara,” kata Abdon.

Dalam rakernas AMAN yang berlangsung 16-19 Maret 2015 ini AMAN menerima 128 komunitas sebagai anggota baru, 64 dengan syarat dan mengeluarkan satu anggota. Kini, anggota AMAN menjadi 2.349 komunitas.

Dalam pernyataan resmi lewat website AMAN, menyebutkan, masyarakat adat di Aceh, menyatakan kembali bergabung dengan AMAN. Hein Namotemo, Ketua Dewan AMAN Nasional senang masyarakat adat Aceh ingin kembali bergabung. Aceh menyatakan keluar dari keanggotaan AMAN saat Kongres AMAN III 2007 di Pontianak.

Sumber : klik di sini

Dua tahun sudah Pemerintah Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca-tambang Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-tambang Daerah (KPRPD). Dua kali pergantian kalender sudah, komisi yang ditunggu itu belum ada penampakannya. Padahal, bila mengacu perda tersebut, enam bulan setelah peraturan diterbitkan, KPRPD sudah bertugas. Nyatanya?

Saat ini, rancangan peraturan gubernur (ranpergub) mengenai pembentukan KPRPD berada di Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur. Ranpergub tersebut sudah melalui kajian dan telah mengakomodir berbagai masukan dari pemerintah, pengusaha, NGO, pemerhati lingkungan, hingga masyarakat. “Namun, hingga saat ini belum terlihat “geliat” yang baik menuju terbentuknya KPRPD. Jangankan masyarakat, kami juga mempertanyakan lambannya masalah ini,” tutur Najidah, anggota penyusun rancangan peraturan gubernur sekaligus akademisi Universitas Mulawarman, Samarinda.

Menurut Najidah, tidak adanya “geliat” ini, dikarenakan banyaknya kepentingan yang merecoki pembentukan komisi tersebut. Meski begitu, menurutnya, pengawasan reklamasi tambang harus terus dilakukan terlebih di Kalimantan Timur yang banyak mengalami kegagalan reklamasi.

Meski Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-tambang telah menyebutkan aturan teknis terkait reklamasi tambang, namun dalam aturan tersebut belum sepenuhnya bisa diterapkan di daerah. “Kalimantan Timur kan banyak lubang menganga pasca-tambang batubara yang ditinggalkan begitu saja. Nah, ketika lubang tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maka aturan teknis tersebut harus dibuat melalui peraturan gubernur sebagai legitimasinya,” jelas Najidah.

Terkait tambang di Kalimantan Timur, lanjut Najidah, pengawasannya tidak cukup dilakukan melalui supervisi instansi sektoral saja, tapi juga harus melibatkan para ahli lingkungan dan masyarakat. Bila KPRPD hanya dihuni oleh dinas terkait saja misal, Dinas Pertambangan dan Energi, maka akan tidak maksimal hasilnya. “Nah, inilah pentingnya pembentukan KPRPD yang diharapkan dapat melakukan pengawasan dan perbaikan lingkungan.”

Najidah juga tidak menampik bila talik-ulur komposisi komisioner merupakan salah satu penyebabnya, selain isi ranpergub itu sendiri. Menurutnya, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2013, keanggotaan KPRPD dibentuk melalui seleksi yang nantinya beranggotakan tujuh orang yang berasal dari kalangan profesional, ahli hukum, serta penugasan dari instansi pemerintah seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan. “Harusnya komisi ini bebas intervensi, namun pemerintah provinsi menginginkan sebagian besar anggotanya dari instansi pemerintah,” jelasnya.

Padahal, dengan terbentuknya KPRPD akan membawa angin segar terhadap permasalahan pertambangan di Kalimantan Timur yang hingga kini masih menimbun beragam persoalan. “KPRPD akan memiliki kewenangan menerima laporan warga jika ada indikasi pidana dan dapat mengkoordinasikan langsung kepada instansi terkait. Misal, bila pengawasan reklamasi pertambangan yang dilakukan dinas tertentu tidak ada kemajuannya maka pengawasan selanjutnya dapat diambil alih oleh KPRPD,” ujar Najidah.

Merah Johansyah, Dinamisator Jatam Kaltim, menganggap lambannya pembentukan komisi pengawas ini karena tidak ada kesungguhan dari Pemerintah Kalimantan Timur. Pasalnya, tanpa melalui perda, harusnya kegiatan reklamasi tetap dijalankan sebagimana yang tertuang dalam PP No 78 Tahun 2010. Sanksi juga jelas, hanya penegakan hukum yang belum dilakukan.

Menurut Merah, proses yang dilakukan menerjemahkan peraturan pemerintah menjadi peraturan daerah yang diwujudkan melalui komisi pengawas melalui peraturan gubernur sangat melelahkan. “Akibatnya, kini semua terjebak pada birokrasi. Padahal, tanpa adanya pergub kewajiban reklamasi telah diatur melalui peraturan pemerintah tadi,” tuturnya.

Carolus Tuah, dari Pokja 30 Samarinda, juga berpendapat, lambatnya pembentukan komisi tambang ini dikarenakan tidak adanya kepercayaan diri Pemerintah Kalimantan Timur, yang takut akan terjadi tumpang tindihnya kewenangan. Yaitu, antara inspektur tambang sejumlah 18 orang yang mengawasi 1.223 perusahaan dengan komisi pengawas yang bertugas selama dua tahun dan hanya boleh menjabat selama dua periode.  “Padahal, komisi ini sebagai lembaga pengawas, bukan lembaga yang berfungsi untuk mengeksekusi,” jelasnya, Senin (16/3/2015).

Menurut Tuah, agar permasalahan ini tidak berlarut, pemerintah provinsi dengan kabupaten atau kota harus membuat kesepakatan serah terima kewenangan. “Bila tidak berjalan, ada baiknya Kementerian ESDM menerbitkan peraturan tentang kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara. Sehingga, sengkarut perizinan usai, dan komisi tambang punya pijakan yang jelas,” paparnya.

Sumber : klik di sini

Pemerintah berkomitmen mengakui dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Hal itu tersirat dari ceramah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam Rakernas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Sorong, Selasa (17/3/2015).

“Saya bersama pemerintah mengajak gubernur dan walikota untuk memerhatikan masyarakat adat di masing-masing wilayah. Lakukan pendataan dan penataan sehingga jelas mana yang menjadi hak masyarakat adat,” ungkap Tjahjo di depan lebih dari 500 masyarakat adat anggota AMAN di Lapangan Woronai.

“Jangan sampai ada lagi masyarakat adat yang kepalaran, mendapat KTP saja susah. Jemput bola, datangi dan berikan KTP tanpa pungutan bayaran,” imbuh Tjahjo. Kata-kata Tjahjo itu merujuk pada kejadian yang menimpa Suku Anak Dalam yang sulit mengakses layanan kesehatan sehingga berujung pada kematian belasan warganya.

Sementara itu, Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa masyarakat adat adalah warga negara yang berdaulat dan berperan dalam pembangunan. Terbukti, dengan kearifan lokalnya, mereka mampu mempertahankan kelestarian hutan selama ratusan tahun. Contohnya dengan menetapkan adanya hutan larangan seperti di Sumatera Barat.

Siti mengungkapkan, pihaknya ingin mengembalikan martabat masyarakat adat. “Untuk itu kita harus jelas dan tegas identitasnya. Juga bagaimana wilayahnya. Saat ini sudah ada pemetaan partisipatif. Kita kenal hutan masyarakat, hutan desa, sekarang juga harus kenal hutan adat,” urainya.

Sejumlah 4,8 juta hektar wilayah masyarakat adat telah dipetakan secara partisipatif. Siti mengungkapkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga hak masyarakat adat itu bisa diakui. “Sudah kita bicarakan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang seperti apa haknya,” katanya.

Sekreatris Jenderal AMAN Abdon Nababan mengatakan, pernyataan dua menteri tersebut memberi sinyal positif bagi perjuangan masyarakat adat. “Ada komitmen pemetaan wilayah adat untuk segera diproses. Kemudian yang bisa kita harapkan dari presiden adalah pengesahan RUU masyarakat adat,” ungkapnya.

Abdon mengatakan, keberpihakan kepada masyarakat adat sebenarnya sudah jelas, salah satunya lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012. Namun, acapkali muncul peraturan lain yang justru berpotensi meminggirkan hak masyarakat adat, misalnya UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). “Ini malah dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi,” kata Abdon.

Terkait kompleksitas masalah masyarakat adat, Abdon mengusulkan adanya badan khusus yang mengurus. “Soal administrasi masyarajat adat kita harapkan bisa di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Soal masalah hutan adat bisa di KLHK. Untuk subyeknya sendiri masyarakat adat harus dikelola lembaga permanen. Kalau ada badan khusus di bawah presiden itu akan lebih mudah,” jelasnya.

Sumber : Klik di sini