Rekomendasi Balitek KSDA tentang Kebijakan Rayon Wisata Alam disambut baik Direktorat PJLHK
Balitek KSDA (Samboja, 11/1)_ Evaluasi untuk penetapan baru Rayon baik di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam maupun Taman Buru Bidang Pariwisata Alam perlu segera dilakukan. Demikian ditegaskan oleh Suryanto, S.Hut., M.Si, peneliti dan analis kebijakan Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA) Samboja dalam diskusi Pembahasan Tarif, Tata cara penetapan Rayon dan Penetapan Rayon Wisata Alam di ruang rapat Direktorat Jenderal Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rabu (9/1). Acara diskusi yang diiniasikan oleh Balitek KSDA Samboja mendapatkan apresiasi positif Direktorat PJLHK. “Selama ini Direktorat PJLHK belum banyak melibatkan secara nyata pihak Litbang dalam penentuan dan perumusan kebijakan terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (PJLWA)” kata Widada, Plh Dit. PJLHK dalam salah satu sambutannya. Ahmad Gadang Pamungkas selaku Kepala Balitek KSDA Samboja meresponnya dengan menyarankan agar Direktorat PJLHK dapat bersurat ke BLI (Balitek KSDA) terkait kebutuhan penelitian PJLHK. “Dengan demikian, Badan Litbang dan Inovasi lebih dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan eselon I lainnnya di lingkup KLHK. Namun sebaliknya, BLI juga harus lebih peka tentang kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apa yang akan disampaikan oleh peneliti kami ini adalah satu bentuk kepekaan Litbang dalam meng-identifikasi masalah dan merekomendasi beberapa alternatif untuk kita diskusikan” kata Gadang.
Balitek memaparkan bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 113 Tahun 2014 tentang penetapan Rayon, tidak ada satu pun dari total 293 Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) di TN, Tahura, TWA dan Taman Buru yang masuk dalam Rayon I, sementara hanya 19 ODTWA dalam Rayon II dan sisanya dalam Rayon III. Khususnya Taman Nasional (TN), hanya 2 Taman Nasional dalam Rayon II, yaitu TN Bromo Tengger Semeru dan TN Bali Barat. Selain keduanya dikatagorikan ke dalam Rayon III. “Intensi awal kami adalah adanya kontradiksi, dimana Pemerintah telah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 di antaranya KSPN Labuan Bajo yang merupakan bagian dari TN Komodo, KSPN/TN Bromo Tengger Semeru, KSPN/TN Wakatobi dan KSPN/TN Kepulauan Seribu. Sangat janggal bila TN Komodo, yang juga diakui sebagai salah satu dari 7 Keajaiban Dunia dan 10 Warisan Alam Dunia ternyata masuk dalam Rayon terendah” jelas Suryanto. Lebih lanjut, Suryanto menjelaskan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12/2014, terdapat kecenderungan untuk mengarahkan semua Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) ke dalam kategori Rayon III. Hal ini dicirikan dengan penetapan kriteria, indikator, metode pembobotan dan penilaian yang sulit dipenuhi dan mekanisme dan tata waktu penilaian dari tingkat tapak hingga penetapan Rayon yang singkat. “Dua hal tersebut mengarahkan dugaan bahwa ada kebijaksanaan tertentu untuk memasukkan sebanyak-banyaknya ODTWA ke terendah, yaitu Rayon III” pungkas Suryanto. “Perdebatan dan kekuatiran adanya effect shocking karena penetapan tarif yang terlanjur tinggi dalam PP 36/2014 serta differensiasi Willingness To Pay (WTP) yang sangat beragam antar ODTWA, secara psikologis mempengaruhi lahirnya kebijaksanaan untuk mengarahkan semua ODTWA ke Rayon III” penjelasan Asep Sugiharta, yang pada waktu itu ikut dalam proses perumusan Permen 36/2014 dan SK Dirjen PHKA No. 113/2014.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Balitek KSDA Samboja mengajukan rekomendasi utama untuk melakukan evaluasi Rayon yang sesuai dengan tata cara dan tata waktu evaluasi (Pasal 12 dan 16 Permen No. 36/2014). “Berdasarkan hasil kajian, kami mencoba memberikan rekomendasi agar PJLHK melakukan penilaian dan penetapan Rayon per ODTWA sehingga membuka peluang beberapa ODTWA untuk naik kelas, yang otomatis meningkatkan PNBP. Sebagai contoh TN Bantimurung-Bulusarauang (Babul), dari 5 ODTWA atau pintu masuk yang ada, berdasarkan simulasi kami, 1 diantaranya, yaitu ODTWA Air Terjun Bantimurung adalah masuk dalam Rayon II. Simulasi lanjutan yang kami lakukan menggunakan data kunjungan tahun 2017, peningkatan Rayon pada salah satu ODTWA-nya menghasilkan proyeksi peningkatkan jumlah PNBP penjualan tiket TN Babul dari Rp. 2,34 milyar menjadi Rp. 4,39 milyar” jelas Suryanto.
Evaluasi dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu 1). Menggunakan mekanisme, kriteria dan indikator yang sama seperti yang ditetapkan berdasarkan Permen No. 36/2014. Saran teknis untuk alternatif ini adalah perlunya penguatan kompetensi dan sertifikasi tim penilai UPT dan Pusat, 2). Melakukan evaluasi terhadap besaran tarif PJLWA yang di tetapkan dalam PP 12/2014. Differensiasi daya tarik dan WTP yang sangat beragam membuka opsi Rayon dibagi dalam rentang yang lebih lebar (5, 6 atau 7 Rayon). Alternatif ini secara otomatis memiliki konsekuensi perubahan Permen No. 36/2014 dan SK Dirjen PHKA No. 113/2014, dan c) Evaluasi terhadap Permen No. 36/2014 dengan sasaran perubahan isi dan lampiran Permen No. 36/2014. Saran teknis untuk alternatif ini adalah perlu dilakukannya proses pembahasan ulang terhadap pasal-pasal tentang kriteria penilaian dan tata cara penetapan Rayon.
Mengapresiasi paparan hasil litbang Balitek KSDA, melalui Plh. Direktorat PJLHK, Ir. Widada akan mengagendakan beberapa langkah tindak lanjut. “Saya sangat mengapresiasi paparan dari Balitek KSDA Samboja, segera kami akan agendakan beberapa hal antara lain menyusunan resume dari hasil pertemuan ini untuk disampaikan ke Direktur PJLHK dan Dirjen KSDAE, kemudian mengkoordinasikan rencana tindak lanjut pertemuan, terutama fasilitasi untuk FGD dalam rapat pertemuan internal Direktorat Jenderal PJLHK, mengkoordinasi hasil penelitian dengan kegiatan revisi Rayonisasi yang dilakukan oleh Direktorat jenderal PJLHK dan menjalin komunikasi yang lebih intens dengan Badan Litbang dan Inovasi, terutama Balitek KSDA Samboja terkait penelitian ekowisatanya” pungkas Widada.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Balitek KSDA, Ir. Ahmad Gadang Pamungkas, S.Hut, M.Si., Kepala Seksi Program dan Evaluasi Balitek KSDA, Tresina, S.Hut. MP., Kepala Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam, Chandra Putra dan beberapa staf dari PJLHK.
Hadir sebagai narasumber pada acara lokakarya kali ini yaitu Drs. Johny Holbert Panjaitan, M.Sc, Kabag Program Badan Litbang Inovasi LHK menyampaikan paparan terkait arahan kebijakan litbang dan inovasi periode 2020-2024. Dalam arahannya, Johny menyampaikan skema dukungan kebijakan pemerintah dalam Prinas dan RKP yang bersifat dinamis, serta sinkronisasi RPPI sebagai induk setiap kegiatan litbang UPT di daerah. Johny juga mengapresiasi inisiatif Balitek KSDA menyelenggarakan pertemuan ini. “Kegiatan ini sangat bagus untuk menjaring isu dan permasalahan di lapangan. Sehingga penyusunan renstra balai maupun BLI tidak hanya secara 
Hadir dalam lokakarya kali ini Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim, P3E Kalimantan, UPT Kementerian LHK dan para KPH. Selain itu juga diundang kembali perwakilan pihak swasta, LSM, forum Lembaga dan akademisi. Beberapa isu yang mengemuka dalam lokakarya kali ini di antaranya terkait penelitian kehati, FEM (food, energy, and medicine), kebijakan konservasi, kajian social ekonomi, kuota ekspor satwa, database dan knowledge management, konflik SDA, dan lokus penelitian di Taman Nasional.
“Hasil litbang selalu dikatakan penting untuk menjawab berbagai isu dan permasalahan. Namun realitanya dukungan penyediaan sumberdaya bagi kegiatan instansi litbang masih dinomorakhirkan. Bicara soal penelitian paling tidak diperlukan tiga sumberdaya yaitu personil peneliti, pendanaan dan waktu. Hal terakhir (waktu) merupakan variable yang paling berharga dan tidak bisa diulang. Dan oleh karenanya, workshop ini kami selenggarakan untuk mendapatkan masukan terkait isu-isu strategis terkini sehingga nantinya kegiatan penelitian yang kami lakukan benar-benar mampu menjawab kondisi permasalahan faktual di lapangan,” kata Kepala Balitek KSDA, Ahmad Gadang Pamungkas dalam sambutan pembukaannya.
Para pihak yang diundang terdiri dari lembaga maupun asosiasi lembaga. Adapun beberapa lembaga yang diundang dan hadir pada acara workshop kali ini antara lain : The Nature Conservancy Indonesia, World Wildlife Fund (WWF), The Wildlife Conservation Society (WCS), Global Green Growth Institute (GGGI), Ecositrop, Yayasan Konservasi Khatulistiwa (Yasiwa), Yayasan Palung, LSM Biosfer Manusia (Bioma), PT Pertamina RU V Balikpapan, PLN Kaltimra, PT Surya Hutani Jaya, PT Gunung Gajah Abadi, dll. Sedangkan peserta perwakilan forum lembaga antara lain Forum Orangutan Indonesia (FORINA), Forum DAS Kaltim, Forum APHI, dan Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kaltim.
“Kami senang sekali adik-adik datang jauh dari Samarinda ke sini untuk belajar. Kami berupaya berbagi pengalaman dan memberikan wawasan kepada adik-adik sebagai generasi penerus supaya mencintai lingkungan dan alam, khususnya hutan Kalimantan.” kata Kepala Seksi Data Informasi dan Sarana Penelitian, Taufiqurrohman pada saat menyampaikan sambutan selamat datang. Menurut Taufiq, kunjungan SD Muhammadiyah 2 Samarinda sejauh ini adalah kunjungan ke Balitek KSDA dengan peserta terbanyak.
Pada kesempatan ini, Balitek KSDA juga memilih dua orang siswa dari SD Muhammadiyah 2 sebagai Duta Konservasi Hutan Samboja. “Tugas Duta Konservasi Hutan Samboja adalah membantu menyebarkan dan menyampaikan informasi ke teman-teman di sekolah asal mereka tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan.” kata Suryanto, peneliti Balitek KSDA sekaligus penggagas Duta Konservasi ini.
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WITA ini diikuti oleh pegawai Balitek KSDA, Yayasan Jejak Pulang, Forest Ranger, Penanggulangan Sampah Kelurahan Sungai Merdeka (Pussaka), Pelajar SMK Negeri I Samboja, dan Pelajar SMK I Penajam Paser Utara yang sedang magang di Balitek KSDA.