Badan Litbang Kehutanan telah menghasilkan berbagai paket Iptek. Setiap Iptek mempunyai metodologi yang berbeda. Terkait itu, metodologi riset yang tepat dalam proses pendampingan KPH maupun pengembangan merupakan hal yang penting.

“Dewan Riset bisa mendiskusikan metode-metode seperti ini sehingga dari aspek tugas, peneliti dapat diterima sebagai kajian atau penelitian,” kata Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc, Kepala Badan Litbang saat menutup Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Litbang Kehutanan di Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo, Jumat (20/06).

Kepala Badan menyampaikan bahwa saat ini, mayoritas penelitian Badan Litbang Kehutanan fokus ke KPH. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ditjen BUK) rencananya akan menggelontarkan dana sebesar 7-8 milyar per KPH. Terkait itu, Badan Litbang Kehutanan harus mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. “Sebenarnya topik tidak masalah, asalkan merge (menyatu) dengan bergeraknya 7-8 milyar itu,” kata Kabadan.

Menurut Kabadan, litbang dalam proses pendampingan KPH membutuhkan metode sendiri, sehingga kegiatan penelitian bisa bersanding dengan implementasi yang sudah dikerjakan. Metode ini disebut juga metode kaji tindak. Artinya kita melakukan pengkajian bersamaan dengan implementasinya. “Ini dipikirkan juga agar proses perdampingan masuk dan implementasinya juga jalan,” kata Kabadan.

Kabadan berharap bahwa sebaiknya kegiatan penelitian yang dilaksanakan adalah paket Iptek lama. Lebih baik apabila sudah mencakup hulu-hilir, sehingga dapat disatukan dengan pendampingan KPH. Hal ini searah dengan sasaran starategis Badan Litbang Kehutanan untuk menyediakan paket Iptek yang unggul dan inovatif serta berorientasi kepada pengguna dengan kemampuan pemasaran yang tegas dan koordinasi yang kuat dengan para mitra.

Terkait dengan hal itu, Kabadan mengajak kepada Kepala Pusat Litbang (Puslit) untuk terus menjadi pemasar yang cerdas bagi hasil-hasil penelitiannya. Kabadan merasa proses promosi dan marketing belum tersebar di masing-masing Puslit. Adanya dana yang terbatas diharapkan tidak menjadi halangan dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang menghasilkan iptek yang berguna kepada pengguna. “Struktur anggaran harus disusun secara proporsional,” kata Kabadan.

Selain itu, Kabadan setuju dengan paparan Dewan Riset terkait topik-topik penelitian yang integratif antar puslit. Kabadan menilai bahwa dalam paparan masing-masing puslit belum terlihat link atau hubungan antar puslit dalam suatu topik penelitian, kecuali Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi Hutan (Puskonser). Kabadan berharap untuk menentukan format yang seragam untuk memudahkan pengawalan prosesnya. (THS)***

Sumber : forda-mof.org