Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya terus memantau proses pemadaman kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jokowi menyebut, proses pemadaman dilakukan melalui darat, udara, dan pembuatan kanal bersekat untuk perendaman lahan gambut.
“Saya senang pembuatan kanal bersekat untuk rewetting (perendaman) lahan gambut terus dilakukan di Kalteng, Jambi dan Riau,” tulis Presiden Jokowi melaui akun twitternya @jokowi yang dikutip dari Setkab.go.id, Minggu (4/10/2015).
Dari situs Setkab.go.id disebutkan juga bahwa Jokowi berbicara mengenai kebakaran hutan dan lahan melalui Facebook. Jokowi memastikan pemerintah tidak tinggal diam menyikapi masalah kebakaran hutan.
“Ayo semua ikut bergerak membantu memadamkan api, menghilangkan asap. Semoga usaha kita barhasil,” ujar Jokowi.
Pada pekan lalu, Jokowi bersama menteri terkait meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa titik-titik api di lahan gambut sudah seperti bencana musiman.
Kebakaran hutan dan lahan selalu muncul setiap tahun. Penyebabnya adalah tata kelola lahan gambut yang buruk. Menurut Jokowi, langkah darurat penanggulangan kebakaran di lahan gambut harus cepat dilakukan.
“Saya memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemda agar mewajibkan perusahaan membangun embung yang bisa dimanfaatkan untuk perendaman tanah gambut,” kata Jokowi.
Dengan ketersediaan air di sekitar lahan gambut, lanjut Jokowi, maka mesin pompa dapat langsung dioperasikan untuk memadamkan api. Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pembakar hutan yang telah menyengsarakan masyarakat.
Ia berharap mendapat dukungan dari pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Saat meninjau kebakaran hutan yang terjadi di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pekan lalu, Jokowi telah meminta pembuatan embung besar-besaran di lokasi kebakaran hutan yang terletak di area lahan gambut.
Anggaran pembuatan embung berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jokowi juga memerintahkan TNI untuk terlibat dalam pembangunan kanal dengan alasan memiliki mobilisasi yang cepat.
Sumber : klik di sini
