Pemerintah Kota Langsa, Provinsi Aceh, berupaya menjaga kondisi lingkungan asri untuk menciptakan kenyamanan bagi warga di pesisir laut. Paling tidak, mereka merawat hutan mangrove alami seluas kurang lebih 700 hektar dan hutan kota peninggalan penjajah Belanda seluas 9 hektar di kota tersebut.

Hari itu, Jumat (10/4), di Langsa, seorang pendatang dari Medan, Sumatera Utara, Bayu Aji (36), mengeluhkan panas lembab yang begitu menyengat. “Panasnya enggak enak. Rasanya sangat terik, membuat tubuh gerah dan selalu keringatan,” ujarnya.

Pengalaman Bayu menjadi gambaran cuaca Langsa. Daerah seluas 262,41 kilometer persegi ini sebagian wilayahnya berupa pesisir laut yang menghadap Selat Malaka. Ketinggian daratan rata-rata 0-25 meter dari permukaan laut. Kondisi ini membuat Langsa memiliki suhu tinggi yang rata-rata 28-32 derajat celsius dan kelembaban tinggi yang rata-rata 75 persen.

Kendati demikian, Langsa memberikan secercah harapan keteduhan. Setidaknya, daerah yang berhari jadi 17 Oktober 2001 ini memiliki hutan mangrove kurang lebih 700 hektar dan hutan kota peninggalan penjajah Belanda seluas 9 hektar.

Hutan mangrove berada di kawasan Kuala Langsa, sekitar 10 kilometer ke arah timur dari pusat Kota Langsa. Hutan itu memiliki vegetasi yang rimbun nan alami. Pohon-pohon mangrove tua dengan ketinggian rata-rata 5 meter menaungi kawasan itu.

Hutan kota berada di kawasan Paya Bujok Suleumak. Tepatnya, sekitar 3 kilometer ke arah utara Kota Langsa. Hutan itu memiliki sejumlah jenis pohon dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan diameter mencapai 3 meter. Hutan itu sudah ada sejak era pendudukan Belanda di Langsa, yakni sebelum 1945-an. Dahulu hutan kota memiliki luas sekitar 100 hektar, sedangkan saat ini hanya bersisa 9 hektar.

Keberadaan hutan mangrove dan hutan kota itu sangat disambut positif oleh warga pendatang maupun warga lokal. Bayu mengatakan, hutan mangrove dan hutan kota memberikan kesejukan dan suasana berbeda di Langsa. “Setidaknya, saya bisa berteduh dari teriknya cuaca kota ini,” ucapnya.

Bagi warga lokal, Jaelani (51), hutan mangrove dan hutan kota juga menjadi tempat rekreasi penghilang penat di Langsa. Para warga, terutama keluarga, bisa mendapatkan hiburan murah dan menyenangkan di kota itu. “Hutan-hutan ini bisa menghilangkan suntuk sehingga kualitas hidup masyarakat bisa terjaga baik. Kalau suntuk, orang-orang tidak bisa kerja optimal,” katanya.

Atas dasar itu, warga lokal mengharapkan pemerintah setempat menjaga dan merawat hutan-hutan tersebut. “Pemerintah harus memperhatikan sampah yang banyak berserakan di hutan-hutan itu. Kalau tidak dibersihkan, keindahan dan kelestarian hutan-hutan itu akan terganggu,” tutur Jaelani.

Kepala Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Langsa Yanis Prianto menuturkan, pihaknya terus berupaya menjaga dan merawat hutan mangrove dan hutan kota itu. Bahkan, pihaknya tengah mengembangkan hutan-hutan itu menjadi kawasan wisata unggulan di Langsa, seperti membangun jalan setapak (pedestrian) dan gazebo.

Namun, Yanis menyampaikan, saat ini masalah utama justru kesadaran masyarakat. Setidaknya, masyarakat belum disiplin, masih suka membuang sampah sembarangan di kawasan hutan mangrove maupun kota. Bahkan, masih ada orang melakukan perusakan fasilitas umum berupa jalan setapak.

Padahal, jalan setapak yang dibangun pemerintah setempat sejak tahun lalu baru selesai sekitar 80 persen. Jika tidak ada dukungan dari masyarakat, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan optimal.

Tingkatkan interaksi

Wakil Wali Kota Langsa periode 2012-2017 Marzuki Hamid mengatakan, pihaknya berupaya mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat di Langsa, terutama melakukan perawatan dan pelestarian lingkungan. Apalagi Langsa adalah daerah tropis di pesisir laut sehingga cuaca cenderung panas dan lembab.

Kendati demikian, pihaknya menyadari untuk mewujudkan itu masih banyak kekurangan, terutama masih timbul keluhan di masyarakat. Untuk itu, mereka berupaya meningkatkan interaksi dengan masyarakat guna mendengar keluh-kesah masyarakat. “Hal ini penting agar pemerintah mengetahui duduk perkara suatu masalah di Langsa guna perbaikan yang optimal di daerah ini,” katanya.

Paling tidak, Marzuki menjelaskan, pihaknya melakukan tiga cara untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat, yakni melakukan safari subuh setiap Sabtu, safari maghrib sekali setiap akhir bulan, dan gotong-royong sekali setiap awal bulan.

Safari subuh digilir di 40 masjid dan maghrib digilir di 20 masjid di lima kecamatan di Langsa. Kegiatan itu memungkinkan pemerintah dan masyarakat beribadah bersama. Pemerintah dan masyarakat pun bisa saling berinteraksi seusai ibadah. Kegiatan itu wajib diikuti para jajaran pejabat dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Langsa dan diajurkan kepada warga.

Gotong-royong digilir di 66 desa di lima kecamatan di Langsa. Kegiatan itu memungkinkan pula pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi. Kegiatan itu juga wajib diikuti oleh jajaran pejabat dalam SKPD Langsa dan masyarakat. “Ketika berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan itu, kami berupaya menanggapi semua keluhan masyarakat. Di situ, kami pun berusaha menghilangkan prasangka bahwa para pejabat pemerintahan sulit untuk ditemui oleh masyarakat,” katanya.

Melalui safari subuh dan maghrib, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas ibadah masyarakat Langsa. Dengan gotong-royong, diharapkan meningkatkan disiplin masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan.

Sumber : klik disini