Sejumlah pengusaha ekspor-impor mengeluhkan kebijakan pemerintah yang dinilai menghambat kegiatan ekspor. Salah satu yang dikeluhkan adalah Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).
Salah satu pengusaha, Sunoto mengatakan, kebijakan itu memberatkan pengusaha kecil. Menurut dia, Presiden Jokowi setuju untuk menghapus SVLK.
“Akhirnya presiden setuju SVLK tidak diberlakukan untuk mebel dan kerajinan, tapi untuk hulu,” ujarnya usai pertemuan, Rabu (15/4).
Tak hanya itu, Sunoto melanjutkan, ia juga meminta pada Jokowi agar industri kecil diberikan akses yang sama pada perbankan. Sebab, menurutnya, selama ini bank pelat merah masih memandang sebelah mata pada pengusaha furniture dan handycraft.
“Bahwa jumlah kreditnya tidak sama tidak masalah. Tapi aksesnya harus sama,” ucap Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia.
Tak hanya itu, pengusaha juga meminta agar insentif berupa pemberian restitusi PPn disederhanakan. Ketua Asosiasi Pertekstilan Benny Sutrisno mengatakan, pengusaha meminta agar restitusi diberikan paling lama tiga bulan.
“Nah kita mau uang kita kembali lebih cepat, supaya kita fast track. Maksimal tiga bulan,” ucap dia.

Sumber : klik disini