Tim BPSILHK Samboja, Mira Kumala Ningsih, Syamsu Eka Rinaldi dan Septina Asih Widuri melaksanakan konsultasi kegiatan Penerapan Standar Reklamasi Wilayah Pesisir di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda (20/05/2024).

Tim berdiskusi dengan Ibu Nani, DKP Prov. Kaltim. Beliau menyampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Prov. Kaltim. “Melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim tentang SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Prov. Kaltim bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL)”, kata Nani.

Hal tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Nani juga menyampaikan persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan yaitu untuk kegiatan reklamasi dan kegiatan pengambilan sumber material reklamasi. Persetujuan atau konfirmasi tidak dapat diberikan pada zona inti pada Kawasan Konservasi Laut. “Apabila terdapat kegiatan reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin maka wajib membuat dokumen kajian evaluasi teknis lahan reklamasi, membuat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dan melakukan pembayaran PNBP,” tambah Nani.

Beberapa persyaratan khusus usaha yaitu: 1). Material reklamasi harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, 2). Jika menggunakan metode penimbunan atau pengeringan, maka didahului dengan pembangunan sistem tanggul sebelum melakukan penebaran material dan 3). Menggunakan silt barricade yang tidak terbuat dari bahan daur ulang.

Syamsu Eka Rinaldi (Analis Tata Usaha) dan Mardi Tofani Rengku (Pengendali Ekosistem Hutan) mengikuti kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ekowisata yang Berkelanjutan yang diadakan oleh Yayasan Hutan Biru yang bermitra dengan ELTI (Environmental Leadership and Training Initiative) di Gedung Serbaguna Kelurahan Mentawir (30/05/2024).

Pelatihan ini bertujuan unutk meningkatkan kapasitas kelompok ekowisata yang berada di Kelurahan Mentawir dalam mengelola kawasan ekowisata secara berkelanjutan khususnya yang berada di kawasan mangrove.

Agenda dan pemateri kegiatan pelatihan di mulai dengan  Pembukaan (Lely Puspita, Sulton Afifudin), dilanjutkan dengan materi Tantangan dalam Pengelolaan Ekowisata (Agus Bei), Pengembangan Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan (Agus Bei), dan Kunjungan Lapangan (Agus Bei, Lamale), serta Diskusi Hasil Kunjungan Lapangan (Agus Bei, Lamale dan Lely Puspita).

Agus Bei memberikan materi tentang berbagai aspek pengelolaan ekowisata, di antaranya: Perencanaan dan Pengembangan Ekowisata, Manajemen Pengunjung dan Pelayanan, Interpretasi dan Edukasi Lingkungan, Pengembangan Produk dan jasa Ekowisata, Pengelolaan Keuangan dan Pemasaran, serta Pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan Mangrove.

Kegiatan ini juga diikuti oleh utusan dari Badan Otoritas Ibukota Nusantara, Dinas Lingkungan Hidup Penajam Paser Utara, Pemerintah Kelurahan Mentawir, Pemerintah Desa Wonosari, Pemerintah Desa Argomulyo, Inhutani I Batu Ampar, Pokmaswas Kel. Mentawir, Pokdakan Berkah Alam Lestari Kel. Mentawir, Pokdarwis Tiram Tambun Kel. Mentawir, Pokdarwis Jone Nusantara Kel. Maridan, dan Kelompok Anyaman Bambu Jonden Buen Mentawir.

Dengan pelatihan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di sekitar lanskap Ibu kota Nusantara (IKN).