Day: October 18, 2015

Bahan Kimia Khusus untuk Padamkan Api

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri hari Jumat menerima bantuan dari pemerintah jepang dua ton (2000 liter) bahan kimia khusus untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia.

Serah terima bantuan tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengatakan cairan kimia tersebut berupa 100 botol cairan pemadam api bernama Miracle Foam a+, yang masing-masing botolnya berisi 20 liter. Bahan Kimia tersebut akan tiba di Palembang pada Sabtu (17/10) hingga Senin (19/10).

Dia yakin bahan kimia ini tambahnya akan sangat efektif untuk membantu memadamkan kebakaran yang terjadi meski jumlah bantuan bahan kimia yang diberikan tersebut tidak bisa mengatasi semua wilayah yang terkena kebakaran hutan dan lahan.

Jepang Berikan Dua Ton Bahan Kimia Khusus untuk Padamkan Api

Selain memberikan bantuan bahan kimia khusus, pemerintah Jepang tambahnya juga mengirimkan seorang ahlinya melalui Japan International Coorperation Agency (JICA). Pemerintah Jepang kata Tanizaki belum berencana memberikan bantuan berupa uangkepada pemerintah Indonesia dalam mengatasi asap.

“Kami mengirim bahan-bahan khusus untuk memadamkan api.Kami yakin ini sangat efektif untuk memadamkan api. Kami siap meningkatkan kerjasama untuk menangani asap,” kata Tanizaki.

Saat ini sudah ada empatnegara yaitu Singapura, Malaysia, Australia dan Jepang yang bantuannya telah diterima pemerintah Indonesia. Malaysia, Singapura dan Australia meminjamkan pesawat mereka untuk memadamkan api di Sumatera dan Kalimantan.

Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan seluruh pesawat bantuan dari negara tetangga itu ditempatkan di Palembang untuk membantu proses pemadaman di Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Termasuk bantuan bahan kimia dari pemerintah Jepang.

BNPB sendiri lanjutnya telah menyiapkan 60 ton bahan kimia untuk pemadaman.

Ketika ditanya perihal berapa jumlah titik api yang berhasil dipadamkan pasca adanya bantuan dari beberapa negara, Sutopo menyatakan belum mengetahuinya karena masih dianalisa.

BNPB sangat berharap pesawat amfibi dari Rusia segera datang untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Pesawat Beriev Be-200 ini mampu mengangkut 15 ribu liter air dan pernah dipakai untuk memadamkan kebakaran hutan di Portugal pada 2007.

“BNPB minta agar pengirimannya juga sampai ke lokasi katakan ke Palembang dan Kalimantan Tengah,” ujar Sutopo.

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir mengatakan pemerintah masih menegosiasikan bantuan dari Rusia dan China.

“Yang dari Rusia itu memang cukup besar, dia hampir 15-20 ribu liter kapasitasnya. Sementara ini belum, sementara ini kita masih dalam tahap diskusi,” ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis Sumatera Selatan sebagai wilayah yang paling kritis dalam kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Wilayah itu memiliki titik api terbanyak, diikuti oleh Kalimantan Tengah dan Jambi. Akibat kebakaran hutan dan lahan sejak Juni lalu , telah menyebabkan 40 juta orang terpapar asap.

 

Share Button

Dewan Minyak Kelapa Sawit akan Hapus Komitmen Soal Penebangan Hutan

Sebuah kelompok baru produsen minyak kelapa sawit yang dibentuk Indonesia dan Malaysia akan mengganti janji “tidak melakukan penebangan hutan” yang dibuat perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar, dengan serangkaian standar yang diusulkan kedua negara, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Selasa malam (13/10).

Indonesia ingin perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit besar mundur dari komitmen bersejarah yang dibuat dalam KTT perubahan iklim tahun lalu, dengan alasan bahwa hal itu membebani petani-petani kecil yang tidak mampu mengadopsi praktik-praktik kehutanan yang berkelanjutan.

Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar minyak kelapa sawit di dunia, salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi, dan ribuan petani kecil menghasilkan sekitar 40 persen dari hasil produksi kelapa sawitnya.

“Indonesia dan Malaysia telah sepakat menyelaraskan dan menggabungkan standar-standar kami,” ujar Rizal kepada parlemen.

“Ini contoh bagaimana memperjuangkan kedaulatan kita. Kita ini produsen minyak kelapa sawit terbesar. Mengapa konsumen dari negara-negara maju yang membuat standar untuk kita semau mereka?”

Indonesia dan Malaysia, yang menghasilkan 85 persen dari hasil kelapa sawit dunia, sejak Agustus telah membahas rencana untuk membentuk organisasi antar-pemerintah yang disebut Dewan Negara-negara Produsen Kelapa Sawit.

Langkah itu muncul setelah perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar, termasuk Cargill, Golden Agri-Resources dan Wilmar International, menandatangani komitmen Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) menyusul tekanan untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih baik.

Indonesia, yang memiliki hutan-hutan tropis terbesar ketiga di dunia, telah dikritik oleh aktivis-aktivis lingkungan hidup dan negara-negara Asia Tenggara lainnya atas kebijakan kehutanannya dan kegagalan menanggulangi masalah kabut asap akibat pembakaran hutan.

Rizal mengatakan IPOP melindungi kepentingan pasar minyak sayur negara-negara maju dan dewan baru itu akan menetapkan standar yang akan mempertimbangkan kesejahteraan petani kecil.

“Pembeli-pembeli kelapa sawit besar yaitu India dan China akan dilobi untuk menerima standar baru tersebut,” ujarnya.

Para pejabat IPOP tidak dapat dimintai komentarnya Rabu, namun mereka sebelumnya mengatakan sedang bekerjasama dengan para pemasok kecil untuk membantu mereka mencapai komitmen tersebut.

Dewan baru itu juga akan mempromosikan citra kelapa sawit, menstabilkan harga, meningkatkan kerjasama antara produsen-produsen besar, dan berkoordinasi dalam hal produksi, stok, mandat biodiesel dan skema penanaman kembali, menurut grup-grup industri.

Rincian lebih jauh diperkirakan akan diumumkan akhir Oktober. Upaya-upaya sebelumnya untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik di bidang kelapa sawit antara dua negara tidak terlalu berhasil.

“Ini betul-betul bergantung pada kemauan kedua pemerintah, dan saya duga mereka akan lebih bersatu jika harga jatuh dibandingkan ketika harga tinggi,” ujar Ivy Ng, analis di CIMB Investment Bank.

Sumber : klik di sini

Share Button

Australia akan Bantu Indonesia Atasi Kebakaran Hutan

Australia akan mengirim pesawat pemadam kebakaran raksasa dan para penasihat terlatih untuk membantu Indonesia mengatasi kebakaran hutan yang membuat beberapa bagian Asia Tenggara tertutup kabut asap tebal.

Kebakaran itu terjadi setiap tahun oleh perusahaan-perusahaan yang membersihkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri untuk bahan baku pulp, tetapi polusi yang menyesakkan akibat kebakaran tahun ini dianggap sebagian kalangan sebagai yang terburuk.

Indonesia telah meminta bantuan internasional untuk menanggulangi kebakaran di Sumatera dan Kalimantan.

Pesawat pemadam kebakaran Australia yang dikenal sebagai Thor dan mampu mencurahkan 15 ribu liter air sekali terbang itu diharapkan dapat mengatasi kebakaran di Indonesia dalam beberapa hari. Para pakar pemadam kebakaran dari udara dari negara bagian New South Wales dan Victoria – dua kawasan paling rawan kebakaran di dunia – juga akan dikirim.

Sekelompok pejabat Australia telah tiba sebelumnya di zona kebakaran pada akhir pekan lalu untuk menyiapkan kedatangan pesawat Tanker Udara Hercules buatan Lockheed itu.

Australia telah membantu Indonesia menangani ancaman bahaya kebakaran hutan sejak tahun 1990-an.

Shane Fitzsimmons, komisioner Dinas Kebakaran Pedesaan New South Wales yakin upaya kali ini akan berhasil mengingat pengalaman terdahulu Australia dalam berbagai situasi darurat kebakaran di negara-negara lain.

“Kami telah memiliki rekam jejak yang menunjukkan itu, bantuan kami untuk para sejawat kami di Kanada, Amerika Utara atau tempat-tempat seperti Afrika selama beberapa dasawarsa belakangan ini, profesionalisme dan pendekatan terhadap standar nasional dan internasional. Ini membuat saya yakin bahwa kami akan membaur relatif mulus ke dalam operasi-operasi lokal di sana meskipun kami perkirakan ada tantangan logistik seperti biasa,” jelas Shane Fitzsimmons.

Tantangan-tantangan bagi para petugas pemadam akan luar biasa besar karena kebakaran di pulau Sumatera dan Kalimantan terus terjadi baik di atas maupun di bawah permukaan lahan gambut.

Asap telah menurunkan kualitas udara ke tingkat berbahaya di beberapa bagian Indonesia, Thailand, Singapura dan Malaysia, menyebabkan sekolah-sekolah ditutup, dikeluarkannya peringatan kesehatan dan menimbulkan kerugian miliaran dolar. Kebakaran juga menghancurkan lahan gambut, yang merupakan salah satu daerah resapan paling efektif, dengan melepaskan sejumlah besar gas-gas penyebab perubahan iklim.

Greenpeace memperkirakan kebakaran di Indonesia saja dapat melepaskan lebih banyak karbondioksida daripada yang dilepaskan Inggris tahun ini.
Singapura dan Malaysia telah siap membantu mengatasi kebakaran di Indonesia, yang juga meminta bantuan dari Jepang dan Rusia.

Sementara itu menurut Bloomberg News, Singapura dan Malaysia telah mengirim pesawat ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk membantu mengatasi kebakaran hutan.

Singapura telah mengirim sebuah helikopter Chinook dan sebuah pesawat Hercules, sedangkan Malaysia menerbangkan sebuah pesawat CL415 Bombardier dengan 12 awak yang akan memadamkan kebakaran selama dua pekan mendatang, kata Sutopo Purwo Nugroho, jurubicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hari Sabtu. Tim Malaysia akan bermarkas di Pangkal Pinang, di provinsi Bangka-Belitung.

Tujuh helikopter dan tiga pesawat dari Indonesia, Singapura dan Malaysia “menjatuhkan bom air” di Sumatra Selatan, sedangkan sebuah pesawat CASA akan digunakan untuk “cloud seeding”, suatu upaya untuk mengubah presipitasi awan, lanjut Sutopo Purwo Nugroho keesokan harinya. Ada 726 titik kebakaran di Sumatra dan 182 di Kalimantan hingga hari Minggu, kata Nugroho melalui Twitter. Sejauh ini, ujarnya, 1,7 juta hektar lahan dan hutan di Indonesia terimbas kebakaran itu.

Sebelumnya pekan lalu, Singapura mengirim permintaan resmi kepada pemerintah Indonesia mengenai nama-nama perusahaan yang dianggap bertanggungjawab atas kebakaran hutan itu.

Sumber : klik di sini

Share Button

Sikapi Tuduhan Walhi, Wilmar Group Siapkan Langkah Hukum

Wilmar Group, holding perusahaan yang memiliki anak usaha bergerak di industri penghasil minyak mentah alias Crude Palm Oil (CPO), membantah temuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang menuding Wilmar Group bersama perusahaan kelapa sawait lainnya menjadi biang terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Johannes, Corporate Secretary Wilmar Group, mengatakan, ketika  kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lima provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah belum bisa dipadamkan, mestinya semua pihak turut membantu, bukan justru mengail di air keruh.

“Kami tidak tahu darimana data yang diperoleh Walhi mengenai 27 perusahaan perkebunan Wilmar yang dinyatakan paling banyak berkontribusi terhadap kebakaran lahan,” ujar Johannes, Corporate Secretary Wilmar Group dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (16/10).

Ditegaskan, Wilmar Group tengah menyiapkan langkah-langkah strategis termasuk menempuh jalur hukum untuk mematahkan tudingan tersebut.

“Tak dimungkiri bahwa tudingan dan kampanye boikot produk Wilmar yang dilancarkan Walhi, kami nilai telah sangat merugikan nama baik Wilmar. Karena itu, kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang akan kami tempuh sehubungan dengan tudingan Walhi tersebut,” ujar Johannes.

Sebelumnya, pada 1 Oktober 2015, Manejer Kampanye Walhi Edo Rakhman menyebutkan berdasar hasil investigasi, ada jejak-jejak api korporasi usaha besar di sejumlah wilayah dengan dampak terparah yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng.

Walhi menyebut sebanyak 27 perusahaan Wilmar Group berkontribusi besar atas terjadinya kebakaran hebat di empat provinsi (Jambi, Sumsel, Riau, dan Kalteng). Sebagian besar titik api yang ditemukan berada dalam konsesi perusahaan (anak perusahaan dan penyuplainya), terutama hutan tanaman industri (HTI) sebanyak 5.669 titik api dan perkebunan kelapa sawit sebanyak 9.168 titik api.

Komisaris Wilmar Group MP Tumanggor menyebut data yang dirilis Walhi itu tidak benar dan terkesan asal comot saja. “Harusnya Walhi tidak gegabah, semua data harus diferivikasi, jangan hanya katanya, lantas menyebut Wilmar, ini membahayakan,” ujarnya.

Tumanggor lantas membeberkan data perusahaan yang dimiliki Wilmar Group di empat provinsi tersebut. Total ada 13 perusahaan; dengan rincian  di Kalteng, ada tujuh perusahaan, yaitu PT Kerry Sawit, PT Mustika Sembuluh, PT Bumi Sawit Kencana, PT Sarana Titian Permata, PT Mentaya Sawit Mas, PT Kurnia Kencana Permai Sejati, dan PT Rimba Harapan Sakti.

Di kawasan Sumsel ada empat perusahaan perkebunan, yakni Agro Palindo Sakti, Buluh Cawang Plantation, Musi Banyuasin Indah, dan Tania Selatan, serta di wilayah Riau (dua, yakni PT Murini Samsam dan PT Sinarsiak Dian Permai). “Kedua perusahaan itu sama sekali tidak ada masalah dengan kebakaran hutan dan lahan mulai dari berdiri sampai saat ini,” katanya.

Sementara, di Jambi Wilmar tidak mempunyai kebun, namun mempunyai pabrik kelapa sawit, ini tentu sesuatu yang sangat berbeda.

“Beberapa waktu lalu, di sebagian kecil areal HGU kita yang ada di Kalteng dan Sumsel juga terbakar, asal api dari luar lahan dan juga di areal inclave. Bekerjasama dengan TNI, kami padamkan api itu. Jangan dikira kita senang dengan kebakaran hutan. Dan kita sudah laporkan ke polisi untuk diusut,” kata Tumanggor.

Tumanggor menegaskan bahwa Wilmar Group merupakan perusahaan yang berkomitmen tinggi terhadap kelestarian sawit yang berkelanjutan. “Ini kita buktikan dengan keikutsertaan kita menandatangani semua syarat sawit lestari, seperti RSPO dan ISPO sehingga Wilmar termasuk 5 (lima)  perusahaan pemrakarsa sawit lestari,” ujarnya.

Resikonya sangat besar bagi Wilmar jika bermain-main dengan lingkungan, apalagi kalau sampai mengabaikan lingkungan lestari.

Komitmen tinggi Wilmar ini, kata Tumanggor bisa dilihat dari kebijakan yang melarang keras melakukan pembakaran dan perusakan lingkungan dalam rangka pembukaan kebun. Wilmar juga  telah melakukan sosialisasi larangan pembakaran hutan dan lahan. Langkah ini juga melibatkan instansi pemerintahan seperti  Dinas Perkebunan, Kepolisian, BPBD, TNI, maupun tokoh-tokoh masyarakat dimana lokasi kebun Wilmar berada.

Dikatakan, Wilmar bahkan telah melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang juga melibatkan instansi pemerintahan baik sipil maupun TNI/Polri, seperti Dinas Perkebunan, Kepolisian, BPBD, TNI, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, KUD, Karang Taruna dimana lokasi kebun Wilmar berada. “Wilmar juga tidak akan membeli Tandan Buah Segar (TBS) maupun CPO dari perusahaan yang terindikasi melakukan peusakan lingkungan,” tegasnya.

Sumber : klik di sini

Share Button

Bakal Digugat Warga Karena Asap Dan Karhutla

Pemerintah Indonesia dinilai gagal dalam menangani kabut asap yang sudah berlangsung selama lebih dari tiga bulan di pulau Sumatera dan Kalimantan. Tidak hanya itu, Pemerintah juga dinilai sudah lalai karena membiarkan pembakaran hutan dan lahan terjadi dengan sengaja di dua pulau tersebut.

Atas kejadian tersebut, masyarakat yang tergabung dalam Warga Negara Menggugat untuk Indonesia Bebas Asap mengirimkan notifikasi rencana Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) kepada Pemerintah Indonesia c/q  Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebagai tergugat.

“Notifikasi tersebut dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Sekretariat Jenderal. Semoga itu jadi jalan yang benar,” ungkap Togu yang juga dosen kehutanan IPB Bogor itu yang menandatangani notifikasi tersebut bersama dengan Azas Tigor Nainggolan selaku kuasa hukum para penggugat.

Menurut Togu, dalam lembar notifikasi yang dikirim itu, termuat 4 (empat) alasan kenapa Pemerintah Indonesia sudah lalai membiarkan kabut asap terjadi. Di antaranya:

  1. Tergugat tidak segera melakukan instruksi jelas untuk melaksanakan canal blocking;
  2. Tergugat tidak melanjutkan pemberlakuan Prosedur Operasi Standar Nasional penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (POSNAS KARHUTLA);
  3. Tergugat tidak segera menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tindak lanjut atas Audit Kepatuhan yang telah diliakukan di tahun 2014;
  4. Tergugat tidak segera mengambil kebijakan yang diperlukan untuk penanganan masyarakat terdampak asap di Sumatera dan Kalimantan.

Empat gugatan tersebut, kata Togu, harus menjadi perhatian Pemerintah dan memperbaikinya sesegera mungkin. Karena bukan saja warga, tetapi alam juga saat ini sedang menjadi taruhan.

“Hari ini kita sudah mendaftarkan notifikasi tersebut. Yang dimaksud tergugat sebagaimana tertulis dalam lembar notifikasi, adalah Presiden RI Joko Widodo. Tujuannya, agar kabut asap bisa segera hilang dan tidak terulang lagi di tahun-tahun mendatang,” tutur dia.

  1. Kabut asap muncul sebagai akibat dari pengelolaan hutan yang buruk. Terjadi pembukaan hutan yang masif mengakibatkan cahaya lebih cepat masuk dan itu memicu terjadinya kebakaran hutan. Setelah itu, deforestasi hutan menjadi dampak yang paling jelas.
  2. Tindakan pembakaran hutan dan lahan sengaja dibiarkan. Kondisi seperti itu terus terjadi dan berulang setiap tahun.
  3. Supremasi hukum yang lemah. Harus ada koreksi yang nyata kepada Pemerintah Indonesia. Karena, pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh korporasi dan warga biasa. Namun, hukumannya tidak memberi efek jera.
  4. Pemerintah telah sengaja melakukan abai dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu menurut Ari Moch Arif, anggota Warga Negara Menggugat untuk Indonesia Bebas Asap yang melakukan gugatan warga negara, mengatakan persoalan kabut asap yang sudah berulang kali terjadi di Indonesia sudah bukan lagi menjadi masalah sekelompok orang saja. Namun, itu juga menjadi masalah masyarakat pada umumnya di Indonesia.

“Kami sebagai concerned citizens berkewajiban untuk bertindak atas dasar kepedulian kami dan rasa solidaritas terhadap saudara/saudari kami yang terdampak asap di Kalimantan dan Sumatera,” tutur Ari.

Tujuh Kewajiban

Selain melampirkan 4 alasan kenapa Pemerintah Indonesia sengaja membiarkan kabut asap, dokumen Citizens Lawsuit juga melampirkan 7 (tujuh) kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:

  1. Segera memberikan instruksi secara jelas untuk melakukan blocking canal (sekat kanal) di seluruh wilayah ekosistem gambut yang telah terdapat kanal dan membuat embung/kolam untuk cadangan air.
  2. Segera memerintahkan jajaran instansi yang terkait untuk mengeluarkan LARANGAN PEMBUATAN KANAL di atas lahan gambut di wilayah Republik Indonesia tanpa kecuali.
  3. Segera memberikan instruksi kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) untuk dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan bagi warga masyarakat yang terkena dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera.
  4. Segera memberikan instruksi untuk seluruh jajaran Pemerintahan terkait untuk menindaklanjuti hasil dari audit kepatuhan yang telah dilakukan pada tahun 2014 di Provinsi Riau.
  5. Melakukan penyempurnaan dan pengesahan POSNAS KARHUTLA sebagai landasan utama tindakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada masa yang akan datang.
  6. Menginstruksikan untuk mengeluarkan peta sebaran, lanskap dan topografi ekosistem gambut beserta pemanfaatannya d seluruh Wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengelolaan ekosistem gambut secara resmi melalui Keputusan Presiden.
  7. Menginstruktsikan untuk membuat rencana komprehensif dan detail restorasi dan konservasi ekosistem gambut, termasuk di dalamnya partisipasi penuh masyarakat dalam transformasi ke arah bentuk-bentuk pertanian yang meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.

Jika tujuh hal tersebut tidak bisa dilaksanakan setelah melewati 60 hari notifikasi, menurut praktisi lingkungan Jalal, maka pihaknya akan langsung mendaftarkan gugatan resmi. Namun, jika sebaliknya, atau jika Pemerintah melaksanakan tujuh hal tersebut, maka gugatan akan dibatalkan.

Sumber : klik di sini

Share Button

Pilkada Serentak, KPU Siapkan Topik Lingkungan dalam Debat Kandidat

Pemilihan kepala daerah serentak tinggal menghitung hari. KPU pun sudah bersiap mengindetifikasi sejumlah isu lingkungan di daerah untuk diangkat menjadi bahasan dalam debat kandidat kepala daerah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, telah mengidentifikasi sejumlah isu besar dalam mengakomodir bahasan yang penting dididkusikan dalam pemilihan kepala daerah nanti.

“Dalam pilpres kemarin lima kali debat merumuskan sub isu soal SDA, kedaulatan pangan dan lingkungan jadi rangkaian tak terpisahkan. Ini juga akan jadi bahan dalam pilkada. Saya kira menarik karena momentum sangat tepat,” katanya di Jakarta, pekan lalu.

Dia mengatakan, banyak isu lingkungan bisa diangkat seperti kebakaran hutan, terutama di daerah-daerah di Kalimantan dan Sumatera Tak hanya isu hutan, ada soal galian C menyebabkan korban pelanggran HAM dengan keterlibatan penegak hukum.

Meskipun, katanya, pemanfaatan sesi debat tak cukup memastikan siapa yang jadi kepala daerah bisa memperhatikan SDA atau tidak. Dia menilai, penting setiap calon menuliskan perhatian terkait ini dalam visi misi dan program kerja. “Dokumen itu jadi resmi manakala terpilih.”

Husni juga mengatakan, sebenarnya organisasi sipil bisa mengadakan dialog dengan para calon kepala daerah membahas soal lingkungan hidup. Asal dalam sesi dialog itu semua calon hadir dan ada pemberitahuan kepada KPUD.

“Paling penting harus ada kesetaraan antarsemua calon. Undang semua. Tak boleh hanya calon A. Harus ada dokumen. Kalau tidak, sulit jadi kontrak sosial.”

KPU sudah memberikan materi dan pembekalan kepada KPUD. Bulan ini KPU akan bertemu lagi dengan KPUD seluruh Indonesia.

Cerdas memilih dan obral izin

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional berharap, isu lingkungan terintegrasi dalam pilkada mendatang hingga masyarakat cerdas memilih calon kepala daerah.

“Dalam pengalaman pileg, transaparansi identitas kandidat kurang. Tak jarang kandidat irit menjelaskan dia siapa. Padahal penting dan dibuka selengkap-lengkapnya kepada publik,” katanya.

Masyarakat kesulitan mengakses data kandidat. Dia berharap, KPU mengintervensi data kandidat dibuka selebar-lebarnya hingga maayarakat bisa tahu calon yang dipilih punya relasi dengan perusahaan pengrusak lingkungan atau tidak.

Dia juga berharap, soal lingkungan dan pengelolaan SDA bisa lebih diangkat dalam debat kandidat. Setidaknya, dalam panduan KPU meski tak spesifik tetapi bisa mengidenfikasi isu utama di daerah.

Indonesia ada sekitar 5.600 desa mengalami bencana elologis. Hampir tak ada kabupaten terbebas dari kerusakan lingkungan. Belum lagi soal kebakaran hutan dan tata kelola sumber daya alam yang kacau. Semua tak mungkin diperbaiki kalau kepala daerah terpilih tak punya komitmen.

Dia memberikan penghargaan kepada KPU karena isu lingkungan masuk pembahasan debat capres.

Dia mengatakan, wilayah yang pilkada total luas hutan 20 juta hektar. Hutan bisa jadi komoditi jual beli izin. Dia mencontohkan kasus Buol, dana korupsi hasil obral perizinan untuk pilkada. “Ini lagi kita dorong jangan sampai kualitas pilkada rusak. Secara faktual main di pilkada adalah mereka yang punya duit hingga merusak demokrasi.”

Direktur Pusat Kajian Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, dalam pilkada serentak Desember, banyak calon lama bertahan. Seharusnya, disorot melihat bagaimana saat menjadi kepala daerah.

“Apakah punya komitmen kuat terhadap penyelamatan lingkungan hidup atau tidak? Data kerusakan lingkungan bisa disandingkan. Mayoritas tinggi. Menarik untuk didiskusikan dalam debat calon nanti. KPUD harus memastikan item soal lingkungan hidup masuk pembahasan.”

Publikpun, katanya, harus kritis melihat relasi calon kepala daerah dengan parpol yang mengusung. Sebab, dulu dana kampanye ditanggung calon sendiri dan sekarang dibiayai negara melalui parpol. Jadi, calon mencari dana berkurang tetapi ketergantungan parpol tinggi. Kecuali calon independen.

Sumber : klik di sini

Share Button