Month: September 2015

Jokowi Ingin Indonesia Berperan Lebih di Konferensi Perubahan Iklim

Presiden Joko Widodo ingin Indonesia tampil penuh karakter dalam konferensi perubahan iklim di Paris, akhir tahun nanti. Jokowi tidak ingin Indonesia hanya menjadi negara peserta konferensi yang mengikuti kemauan dunia.

“Beliau ingin Indonesia sebagai negara kepulauan punya kekhasan yang akan disampaikan dan kita supaya tidak sekadar ikuti kemauan dunia,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Terkait konferensi tersebut, Presiden Jokowi telah menerima laporan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta utusan khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Rachmat Witoelar dan Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja di Istana Presiden, Senin pagi.

Adapun dokumen yang disampaikan kepada Presiden telah dibahas oleh seluruh stakeholder serta akan segera diunggah dalam laman Kementerian Lingkungan Hidung dan Kehutanan untuk mendapat respons dari masyarakat.

“Tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa dalam INBC ini kita akan angkat konsep negara kepulauan Nawacita wawasan nusantara,” ujar Siti Nurbaya.

Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja mengaku senang dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta Indonesia lebih berperan dalam konferensi perubahan iklim tersebut. Beberapa hal yang ia anggap perlu disampaikan dalam konferensi itu adalah mengenai ketersediaan pangan dan sumber daya alam yang semakin terancam.

“Posisi Indonesia unik, kita tidak sekadar datang tetapi kita juga memimpin stabilisasi iklim. Indonesia mainkan peranan, bahkan peranan leadership,” ucap Sarwono.

Sumber : klik di sini

Share Button

BNPB Kerahkan Helikopter ke Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimatan maupun Sumatera semakin menjadi-jadi. Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa hotspot satelit Modis (Terra dan Aqua) pada Sabtu (29/8) di Sumatera terdapat 291 hotspot. Data tersebut terbagi di Bengkulu (7 hotpot), Jambi (87), Sumatera Selatan (130), Riau (47), Lampung (16), Sumatera Utara (3), dan Sumatera Barat(1 hotspot).

“Sedangkan di Kalimantan terdapat 231 hotspot,” kata Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Minggu (30/8).

Menurut Sutopo, akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu menyebabkan asap menyebar luas di wilayah Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi dan Sumatera Selatan (Sumsel).

Asap di Sumut dan Sumbar, lanjut Sutopo, sebagian besar berasal dari Riau, Jambi, dan Sumsel yang terbawa angin ke Utara-Timur Laut.

“Sebagian besar kualitas udara tidak sehat,” katanya.

Tak cuma itu, Karhutla juga memengaruhi jarak pandang. Di Pekanbaru, misalnya, jarak pandang hanya 1.500 meter, sedangkan di Rengan 3 kilometer, Pelalawan 2 kilometer, dan Jambi 1.500 meter.

“Jarak pandang di Pontianak 1.500 meter,” katanya lagi.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Nopember 2014 dan Januari 2015, penanggungjawab pengendalian karhutla adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini dijabat Ibu Siti Nurbaya. Gubernur dan bupati/walikota juga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan di daerahnya masing-masing.

BNPB mendukung upaya penggulangan bencana asap. “BNPB, ‘filling the gap’ kebutuhan ektrem yang dibutuhkan,” kata Sutopo.

Menurut Sutopo, untuk mengatasi karhutla tersebut, BNPB mengerahkan tiga pesawat terbang untuk hujan buatan di Riau, Sumsel, dan Kalbar. BNPB juga mengerahkan 13 helikopter pemboman air.

Dari 13 helipoter tersebut tersebar di Riau (3 heli), Sumsel (2 heli), Kalbar (2 heli), Kalteng (2 heli), Jambi (2 heli), dan Kalsel (1 heli).

“Setiap hari helikopter menjatuhkan ribuan liter air dari udara. Ratusan ton garam juga sudah disebarkan di awan-awan potensial sejak Juni 2015 hingga sekarang,” katanya lagi.

Untuk penanggulangan bencana asap ini, BNPB menyiapkan dana sebesar Rp385 miliar. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk sewa dan operasional pesawat dan helikopter. Sementara itu, pemadaman di darat juga terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, TNI, Polri, MPA dan masyarakat.

Sumber : klik di sini

Share Button

Marwan: Tangkap Pelaku Pembakaran Hutan!

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, pemerintah akan bertindak cepat menangani kebakaran hutan terutama di daerah-daerah yang dekat dengan pemukiman transmigran, seperti di Desa Padauloyo, Kecamatan Ampana Tete, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

“Masalah kebakaran hutan ini jelas akan merugikan masyarakat desa. Apalagi di Kecamatan Ampena Tete itu adalah wilayah transmigrasi. Pemerintah akan bertindak cepat menanganinya. Jangan sampai hak-hak dasar masyarakat tidak terpenuhi,” ujar Marwan, Senin (31/8).

Menurut Marwan, terkait antisipatif untuk pemadaman pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga lain, terutama pemerintah daerah. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang terkena dampak seperti makan, sarana mandi, cuci dan kakus (MCK), serta kebutuhan dasar lain, akan dipenuhi Kementerian DPDTT.

“Kalau dampaknya kepada masyarakat desa, masyarakat transmigrasi, maka Kementerian DPDTT pasti ikut bertindak. Setidaknya jangan sampai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di sana tidak terpenuhi. Makanya mari bersama-sama bantu saudara-saudara di desa yang kena musibah kebakaran hutan,” ujarnya.

Langkah lain, Kementerian DPDTT kata Marwan, sejauh ini juga tengah menjalankan program antisipatif terhadap musim kemarau. Misalnya, membangun embung atau alat penampungan air di setiap desa, melakukan pengadaan sumur bor desa, serta membuat sumur besar bersama.

Sementara bagi desa-desa yang berada di kawasan hutan, Kementerian DPDTT telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN seperti Perum Perhutani, agar masyarakat bisa dilibatkan dalam pengelolaan hutan.

“Hutan ini kan anugerah Allah SWT yang sangat besar bagi negara Indonesia, maka harus dimanfaatkan dan jangan sampai menjadi sumber bencana. Semua pihak harus ikut peduli pada masalah ini. Termasuk aparat penegak hukum, kalau ada yang terlibat secara sengaja dalam pembakaran hutan, maka harus ditangkap,” ujar Marwan.

Sumber : klik di sini

Share Button