Month: July 2015

Mengapa Kita Perlu Menanam Lebih Banyak Pohon di Tepi Jalan?

Pohon membersihkan udara, memberikan perlindungan terhadap panas, dan mengurangi emisi perubahan iklim. Dan menurut ahli syaraf lingkungan Marc Berman, mereka juga memperbaiki kesehatan orang-orang yang hidup di dekat mereka.

“Saya sangat tertarik melihat bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi otak dan perilaku,” kata Berman, seorang professor psikologi di Universitas Chicago.

Penelitiannya tentang dampak pohon-pohon di perkotaan, diterbitkan di jurnal Nature, menggabungkan data pohon dan survei kesehatan dari 31.000 penduduk Toronto, Kanada.

“Kami menemukan bahwa lingkungan yang punya lebih banyak pohon di jalan…dikaitkan dengan kesehatan yang lebih baik di lingkungan tersebut.

Pohon moneter

Secara khusus, studi tersebut menemukan bahwa satu blok kota yang mempunyai lebih banyak pohon di jalan terkait dengan kenaikan kesehatan orang-orang sebanyak satu persen, seperti dilaporkan di survei. Berman mengatakan orang-orang yang tinggal di blok tersebut tidak terlalu mengidap darah tinggi dan obesitas dibandingkan dengan lingkungan yang mempunyai pohon lebih sedikit.

“Dan peningkatan sebesar satu persen dari persepsi kesehatan kelihatannya tidak terlalu berdampak besar, tapi dalam penelitian kami untuk mendapatkan peningkatan yang sama dengan uang, kita harus memberi uang bagi setiap keluarga sebanyak $10.000 dan meminta mereka pindah ke lingkungan yang lebih kaya $10.000 atau membuat orang-orang tujuh tahun lebih muda.”

Tanam pohon

Ini terdengar seperti berita bagus, tapi apakah karena ini berhasil di Toronto, maka akan berhasil di tempat lain? Berman mengatakan iya, akan berhasil di tempat lain, kalau jumlah pohon di jalan ditambah sebanyak 10 pohon.

Walaupun penelitian ini tidak mengidentifikasi mekanisme apa yang menghasilkan manfaat ini, tapi penelitian ini menunjukkan bahwa menanam pohon bisa meningkatkan kualitas udara, mengurangi stress dan mempromosikan aktivitas fisik, dan semuanya adalah faktor yang penting untuk kesehatan yang lebih baik.

Sumber : klik di sini

Share Button

Perubahan Iklim Menghantam Situs-situs Alami Dunia

Hampir satu dari enam situs warisan dunia UNESCO yang terdaftar karena nilai alami mereka babak belur akibat perubahan iklim. Minggu ini, Komite Warisan Dunia UNESCO bertemu di Bonn, Jerman, untuk memutuskan apakah 35 situs terdampak dikelola dengan baik, dan jika tidak, apa yang harus dilakukan.

Perubahan iklim adalah ancaman potensial yang paling serius untuk situs warisan dunia alam lainnya, kata Tim Badman, direktur Program Warisan Dunia dari Persatuan Internasional untuk Pelestarian Alam (IUCN). Tetapi, mengurangi tekanan lokal seperti penebangan, dapat meningkatkan ketahanan situs.

“Hanya sedikit orang yang menyadari skala penuh kerusakan yang dilakukan sebagai akibat dari perubahan iklim, termasuk ke beberapa daerah alami yang paling spektakuler di planet kita,” kata Inger Andersen, Direktur Jenderal IUCN.

Berikut ini adalah beberapa situs yang sudah merasakan pemanasan global:

1. Taman Nasional Los Glaciares, Argentina

Sebagian besar taman Andes ini adalah 47 gletser menyusut karena pemanasan iklim. Kebakaran hutan menjadi lebih sering terjadi, yang mana mengakibatkan perubahan habitat. Efek ini diperparah oleh spesies dikenali seperti sapi, kuda, domba, anjing dan kucing—dan manusia, yang mengunjungi daerah ini dalam jumlah besar.

2. Kepulauan Galapagos, Ekuador

Geologi dan satwa liar yang unik dari 19 pulau ini terinspirasi oleh teori Charles Darwin tentang evolusi melalui seleksi alam. Pemanasan di perairan telah membunuh setengah terumbu karang di sini dan mengganggu rantai makanan alami. Di darat, suhu yang lebih tinggi menguntungkan spesies dikenali. Pertumbuhan populasi manusia dan gerombolan wisatawan juga mengancam.

3. Cagar Alam Kupu-kupu Monarch

Setiap musim gugur, jutaan kupu-kupu Monarch terbang ke selatan menuju situs ini. Tapi jumlah mereka anjlok ke level terendah dalam 20 tahun pada musim 2013-2014. Jumlah tersebut mengancam status cagar alam itu. Kupu-kupu Monarch menghadapi cuaca ekstrim di seluruh jangkauan mereka. Kebakaran dan badai yang merusak pohon masih diperparah dengan efek penebangan komersial.

4. Laut Wadden, Jerman

Ini adalah salah satu yang tersisa dari ekosistem antargelombang besar lalu. Di ekosistem merupakan daerah pasang surut, padang lamun, rumah kerang, muara rawa asin, pantai dan bukit pasir. Pesisir ini telah diubah banyak oleh manusia, yang mana menurunkan ketahanan  situs terhadap perubahan iklim. Telah terjadi kenaikan permukaan laut dan suhu, serta banjir yang berasal dari gumuk pasir dan rawa-rawa air garam.

5. Taman Nasional Danau Turkana, Kenya

Danau air asin Turkana adalah persinggajan penting bagi burung-burung migran dan zona peternakan buaya, kuda nil dan ular. Kekeringan, penguapan dan peningkatan penggunaan air di sungai yang selama ini mengairi danau, membuat danau mengalami penurunan pasokan dan meningkatkan salinitas. Hal tersebut menempatkan hewan-hewan itu pada resiko kematian.

Sumber : klik di sini

Share Button

35 Hektar Lahan Kritis Disiapkan untuk Pengembangan Energi Terbarukan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan pemerintah daerah Kalimantan Tengah menyiapkan lahan kritis untuk pengembangan bioenergi lestari.

Nota kesepahaman ditandatangani pada Senin (13/7/2015). Dua kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Pulang Pisau dan Katingan, akan menjadi wilayah target utama. Selanjutnya, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat akan menjadi target selanjutnya.

“Total kita siapkan 35.000 hektar lahan untuk proyek ini,” kata Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah.

Lahan tersebut merupakan hutan yang terdegradasi dan area bekas tambang. Beberapa ribu hektar lahan berasal dari bekas konsesi sementara sejumlah lahan lain merupakan lahan milik masyarakat.

Rencananya, lahan itu akan ditanami tumbuhan yang berpotensi menghasilkan biofuel. “Ada beberapa alternatif seperti jarak pagar, tebu, jagung, macam-macam,” kata Agustin.

Penanaman akan bekerjasama dengan masyarakat. Dengan demikian, warga lokal juga bisa memetik keuntungan lewat bagi hasil dari penanaman tersebut. Keuntungan yang bisa didapatkan masyarakat akan dibicarakan kemudian.

Agustin mengungkapkan, “Saat ini kita sedang inventarisasi tanamannya sesuai jenis tanahnya dan yang biasa ditanam oleh masyarakat.”

“Kita juga inventarisasi lahannya, mana yang masuk kawasan tambang, mana yang masuk kawasan konservasi, dan lainnya,” imbuh Agustin. Menurutnya, Kalimantan Tengah secara total sebenarnya punya potensi lahan 20.000 hektar untuk mendukung program energi terbarukan.

Belum ditetapkan kapan program akan dimulai. Namun, Agustin mengatakan segera setelah inventarisasi selesai.

Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkapkan, kerjasama dengan pemda Kalimantan Tengah ini merupakan upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan yang saat ini baru sekitar 6 persen. Target Indonesia, tahun 2025, pemakaian energi terbarukan 25 persen.

“Bergerak dari 6 persen ke 25 persen dalam 10 tahun itu target yang ambisius. Butuh banyak terobosan strategi dan kebijakan,” kata Sudirman.

Sudirman menuturkan, kerjasama dengan pemerintah daerah adalah salah satu upayanya. Pendanaan untuk perogram kerjasama ini akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya akan diketahui setelah inventarisasi.

Sumber : klik di sini

Share Button

Akhir Tahun Ini, Indonesia Berlakukan SVLK untuk Seluruh Eksportir Kayu

Indonesia menjadi negara pertama yang akan mendapatkan kemudahan ekspor kayu dan turunannya ke Eropa mulai akhir tahun ini, karena Indonesia berhasil merampungkan proses negosiasi dengan Uni Eropa (UE) dalam perjanjian Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT).

Kepastian itu didapat setelah Indonesia yang diwakili KLHK mengadakan pertemuanThe Third Joint Implementation Committe (JIC) FLEGT dengan UE yang dilaksanakan pada Rabu (08/07/2015). Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Ida Bagus Putera Prathama, seusai pertemuan mengatakan, kemudahan ekspor ke Eropa akan diberikan untuk produk kayu dan turunannya yang sudah memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

“Kita akan berikan akses itu kepada siapa saja yang bisa menghasilkan kayu dengan sertifikat SVLK. Bisa pengusaha dan bisa juga IKM (industri kecil menengah),” ungkap Ida Bagus kepada Mongabay.

Menurutnya saat ini proses negosiasi dengan UE sudah berjalan jauh dan sudah memasuki tahap akhir. Diharapkan, pada Oktober mendatang sudah bisa dilakukan penandatanganan untuk kerjasamanya, sehingga pada akhir tahun pengiriman kayu-kayu dan turunannya sudah bisa dilakukan dengan lancar.

“Kayu-kayu yang akan masuk ke Eropa adalah kayu hijau yang sudah dipastikan melalaui sertifikat SVLK. Jadi tidak akan melalui due dilligence lagi. Ini jelas menguntungkan karena membuat Indonesia lebih kompetitif di pasar ini,” jelas Ida.

Deklarasi Ekspor

Dalam proses negosiasi tahap akhir yang sekarang sedang dilakukan, Ida Bagus mengatakan bahwa saat ini pihaknya fokus pada tiga list saja, yaitu Deklarasi Ekspor (DE), tindak lanjut pemerintah terhadap unit manajemen yang tidak lulus (compliance), dan evaluasi bertahap (periodic evaluation).

Dengan list tersebut, Ida Bagus mengaku optimis itu akan bisa dicapai kesepakatan pada September mendatang. Khusus untuk DE, dia mengungkapkan bahwa itu menjadi pembahasan lanjutan karena sebelumnya ada produk kayu dan turunannya dari Indonesia yang hanya menggunakan DE saja untuk pengantar masuk.

“Namun berikutnya, walau DE sudah ada, kita tetap wajibkan kayu yang akan dikirim ke Eropa harus sudah memiliki sertifikat SVLK. Ini memang menegaskan bahwa posisi DE tidak serta merta menggantikan SVLK,” tutur dia.

Bagi Ida Bagus, persyaratan SVLK memang harus dipenuhi oleh setiap eksportir, karena pihaknya ingin reputasi kayu dan turunannya dari Indonesia bisa sangat baik di tingkat dunia, khususnya di Eropa yang dikenal memilki regulasi ketat terhadap keabsahan produk.

“Memang, hingga saat ini ekspor kayu ke Eropa masih kecil jika dibandingkan dengan ekspor ke Tiongkok atau Jepang. Namun, Eropa adalah pasar yang penting karena reputasinya yang sangat baik di tingkat dunia,” jelas Ida Bagus.

Tingginya reputasi Eropa, menurut dia, ikut memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan negara tetangga, Australia. Dia yakin, Australia hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menjalin kerja sama dalam pengiriman kayu dan turunannya. Karena, Australia selama ini sangat tergantung pada Eropa dalam menilai setiap kebijakan produk.

Tanpa SVLK, IKM Akan Ditutup

Kewajiban setiap IKM di Indonesia untuk memiliki seritifikat SVLK sudah menjadi harga mati. Namun, KLHK mengaku akan membantu setiap IKM untuk mendapatkan sertifikat dengan diberikan kemudahan dana. Saat ini, kata Ida Bagus, KLHK sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk membantu sertifikasi IKM.

“Saat ini, ada 805 IKM yang terdata resmi di Kemendag. Dari 805, hanya 300 sekian saja yang mengekspor beneran, yang lain tidak aktif. Dari 300 sekian itu, 80 persennya kita sedang bantu untuk dapat (sertifikat) SVLK. Akhir tahun ini sudah bisa selesai,” paparnya.

Untuk bisa mendapatkan sertifikat SVLK, Ida Bagus menerangkan, setiap IKM harus melalui proses seleksi yang dilakukan oleh sekitar 20 lembaga sertfikasi. Itu prosesnya panjang dan memerlukan biaya tidak sedikit. Namun, kata dia, semua biaya tersebut akan ditanggung oleh KLHK.

Akan tetapi, Ida Bagus mengungkapkan, jika IKM tersebut sudah melewati tahap sertifikasi dan dinyatakan tidak lulus, maka statusnya IKM tersebut harus menutup aktivitasnya. Karena, tanpa SVLK keberadaan IKM tersebut adalah ilegal.

“Sebelum mereka dinyatakan ditutup, kita akan berikan kelonggaran dulu. Misalnya, IKM tidak harus mendapatkan 100 persen untuk syarat kelulusan. Namun, untuksurveillance yang pertama, setiap IKM wajib bisa melewatinya,” tandas dia.

Uni Eropa Istimewakan Indonesia

Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN Colin Crooks, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, dengan dicapainya kesepakatan FLEGTY license untuk produk kayu dan turunannya, maka posisi Indonesia sudah unggul dari negara lain eksportir kayu ke Eropa.

“Hingga sekarang baru Indonesia yang sudah bisa memiliki sertifikat tersebut. Itu satu keuntungan juga bagi Indonesia. Sementara bagi kami di Eropa, itu juga satu keuntungan karena kami bisa mendapatkan kayu dengan status jelas,” ungkap Colin kepada Mongabay.

Colin berharap, proses negosiasi tahap akhir yang sedang dilakukan sekarang bisa segera diselesaikan secepatnya. Dengan demikian, produk kayu-kayu dan turunannya yang bersertifikat SVLK di Indonesia sudah bisa masuk ke Eropa maksimal pada awal tahun 2016.

“Ini adalah langkah yang indah. Kami berharap langkah seperti ini bisa membantu Indonesia untuk meningkatkan ekspornya ke wilayah Eropa. Kami juga akan mensosialisasikan kabar ini ke negara-negara Eropa,” pungkas dia.

Berdasarkan data KLHK, hingga 7 Juli 2015 ini total ekspor kayu yang memiliki dokumen V-legal dari Indonesia jumlahnya mencapai 9,568 miliar kg dengan nilai USD5,354 miliar.

Sumber : klik di sini,

Share Button

Suara Masyarakat Hutan Didesakkan

Kongres Kehutanan Dunia XIV, 7-11 September 2015, di Durban, Afrika Selatan, diharapkan memberi kesempatan bagi aspirasi komunitas masyarakat lokal dan adat yang tinggal di sekitar hutan. Itu karena kelompok masyarakat tersebut berperan penting menjaga dan mengelola hutan sebagai paru-paru dunia.

Hal itu mengemuka pada pertemuan regional masyarakat dan hutan “Investasi di Komunitas Lokal untuk Hutan Berkelanjutan”, Rabu (8/7), seperti dilaporkan wartawan Kompas, Ichwan Susanto, di Bangkok, Thailand.

Pertemuan yang diinisiasi RECOFTC-The Center for People and Forests dan ASEAN Social Forestry Network itu dihadiri perwakilan 20 komunitas masyarakat lokal atau adat dari Indonesia, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Nepal, dan Thailand, serta lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah.

“Investasi ini berupa peningkatan kapasitas warga dengan menghargai pengetahuan lokal,” kata Tint Lwin Thaung, Direktur Eksekutif RECOFTC. Itu butuh komitmen tinggi otoritas pemerintah daerah dan pusat, donor, dan masyarakat lokal/adat.

Peningkatan kapasitas warga diperlukan untuk mengelola hutan Asia yang tersisa. Hutan di Asia seluas 740 juta hektar (18 persen dari luas hutan dunia) dan di dalamnya ada 450 juta warga lokal. Di kawasan hutan Indonesia yang diklaim pemerintah seluas 120 juta hektar, ada 30.000 desa/komunitas.

Sekretaris Jenderal Kongres Kehutanan Dunia XIV Abrahams Trevor mengatakan, tema kegiatan enam tahunan yang akan digelar adalah “Hutan dan Masyarakat: Investasi untuk Masa Depan Berkelanjutan”. Investasi itu disepakati berupa peningkatan kapasitas warga lokal atau adat.

“Investasi kehutanan ialah investasi kepada warga dan lingkungan demi mencapai pembangunan berkelanjutan setelah 2015 agenda PBB,” ujarnya. Kongres akan mengelaborasi isu partisipasi warga lokal/adat sebagai bahan pembahasan Kerangka Kerja Konvensi untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Desember 2015, di Paris. “Ini bukan forum pemerintah yang menghasilkan perjanjian internasional. Kami ingin kongres di Durban menuju ke sana,” ujarnya.

Namun, belum semua komunitas masyarakat lokal/adat paham maksud kata “investasi” dan menilai itu berupa pemodal besar yang masuk ke tanah mereka. “Ini malah akan jadi masalah,” kata Krengkai Shechong, Ketua Jaringan Komunitas Masyarakat Hutan di Thailand.

Sumber : klik di sini

Share Button

Rapim Lingkup Badan Litbang dan Inovasi

Dalam rangka konsolidasi  pelaksanaan kegiatan 2015 dan rencana kegiatan 2016, Badan Litbang dan Inovasi mengadakan rapat pimpinan (rapim) seluruh satuan kerja (satker) untuk mempresentasikan profil dan program satker di Yogyakarta, senin (06/07).

Dalam arahannya Kabadan Litbang dan Inovasi, Dr. Henry Bastaman, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pembahasan Renstra Badan Litbang dan Inovasi dan tindak lanjut dari pertemuan bulan Juni pada saat penandatanganan  MoU antara Kementerian LHK dengan Pemerintah DIY

“Gubernur sangat familiar dengan Badan Litbang sehingga banyak hal yang disampaikan dan sangat  antusias dengan kerjasama ini,”kata Kabadan. Sehingga diadakan dialog dengan Gubernur DIY dengan jajaran Badan Litbang dan Inovasi

Terkait dengan perubahan nomenklatur Badan Litbang Kehutanan menjadi Badan Litbang dan Inovasi, Gubernur mempunyai banyak pemikiran dan gagasan untuk menterjemahkan gagasan inovasi, karena dahulu hanya Badan Litbang sekarang ada tambahan inovasi.

Kabadan berharap tahun anggaran 2016 betul-betul bisa menterjemahkan Badan Litbang dan Inovasi sesuai dengan Perpres 16/2015 dan Permen LHK 18/2015 dan memastikan tahun 2015 bisa menyelesaikan berbegai kegiatan, terutama Puslitbang yang tertunda kegiatannya karena adanya perubahan struktur.

Setelah presentasi dari seluruh Kepala Balai, Kabadan memberikan tanggapan dan arahan lebih lanjut mengenai profil dan program kegiatan 2015 dan rencana 2016.

Kabadan mengatakan bahwa peta yang disampaikan 2015 dan rencana 2016, mau tidak mau kita harus menyesuaikan apa yang diarahkan oleh Menteri LHK dan target-target RPJM 2015-2019. Kalau 2015 ini sekarang ini memang prosesnya masih ada 2 K/L yaitu masih KHL dan Kemenhut. Di tahun 2016 sesuai arahan Menteri LHK  maka harus sudah betul-betul terintegrasi dan penggabungannya lebih sempurna.

Terkait dengan nomenklatur Badan Litbang dan Inovasi, lebih lanjut Kabadan mengatakan bahwa ada 2 hal untuk menterjemahkan inovasi, apakah sudah termaktup juga di pengembangan, apakah perlu juga artikulasi tersendiri untuk inovasi sebagai penekanan . Yang kedua mencakup lingkungan hidup dan kehutanan mungkin ini perlu kita liat juga.

“Sementara itu, dari 15 presentasi Balai, lingkungan hidup menjadi bidang yang baru di balai-balai tersebut, besok diusulkan setelah Bappenas dan Birocan maka Pak Wahyu memberikan informasi apa-apa saja yang dipikirkan, secara subtansi sudah ada tetapi penekakan-penekan LH harus masuk,”kata Kabadan

Arahan terkait dengan serapan anggaran, Kabadan mengatakan bahwa kita punya PR besar yaitu serapan sampai saat ini total 24, 27%, mungkin ada beberapa update dari balai-balai tetapi angkanya sekitar itu sehingga kita harus bisa betul-betul bisa memenuhi target serapan. Dengan waktu tersisa kita pendek maka kita harus mampu menyerap 70-75% dalam waktu pendek

“Pada saat bersamaan kita harus bisa juga menyiapkan tahun 2016, sampai sekarang masih bertahan anggaranya 431 M,”ungkap Kabadan

Dari arahan Menteri LHK, Kabadan mengatakan ada 3 (tiga) hal yang perlu kita kaji dan dalami lagi dari materi-materi yang disampaikan.

Yang pertama,  tinggi sekali permintaan dari Badan Litbang dan Inovasi untuk dukungan kajian yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan atau menyempurnakan kebijakan, ini bisa isunya actual bisa juga beberapa hal yang menjadi diskusi tingkat rapim eselon 1, sumbernya bisa dari Manteri atau dari masyarakat, misalnya untuk mengkaji tentang smelter dan revisi PP 06/2008 mengenai restorasi ekosistem dan beberapa hal terkait SVLK dan kajian-kajian mengenai KPH.

Kedua, yaitu dari kita sendiri. Jadi mana hal-hal dan wilayah-wilayah yang harus kita angkat dan kita punya aktifitas dan kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi ada hal-hal  yang akan diangkat menjadi kebijakan.

“Paling tidak ada 5 hal yang terkait dengan Badan Litbang dan Inovasi :1 ) bagaimana kita memberikan peran di dalam HHBK, 2) energy, kita diminta memberikan angka presentasi kontribusi untuk energy baru dan  terbarukan dalam rencana aksi energy nasional  dan lahan untuk kita alokasikan berapa besar?, 3) pangan, diminta seberapa besar hutan sebagai sumber pangan untuk kontribusi kesejahteraan masyarakat, 4) perubahanm iklim, masih terus dikembangkan misalnya INCAS dan kita bisa menurunkan emisi dari kebakaran hutan serta kita bisa berkontribusi untuk mempertahankan hutan kita, dan 5) pemulihan/restorasi lahan bekas tambang,” kata Kabadan

“Hal tersebut merupakan 5 wilayah yang menurut saya menjadi focus area yg penting karena dalam berbagai pertemuan ini selalu muncul,”ungkap Kabadan

Lebih lanjut Kabadan mengatakan bahwa dari presentasi 15 balai tersebut, saya melihat betul perlunya scaling up dari berbagai produk-produk  hasil penelitian itu dan muaranya ada 2 yaitu ; 1) kesiapan kita melauncing  dan 2) kerjasama.

Selain itu Kabadan mengatakan bahwa kita masih punya PR untuk memperkuat dan mengembangkan tusi Balai, apakah nanti kita cukup perkuat di pengembangkan dan memasukkan content lingkungan supaya kita bisa betul-betul terlihat KHL–nya.

Terkait dengan sarana-prasarana, perlu ditingkatkan dan terkait dengan anggaran hampir seluruhnya 50% untuk belanja pegawai. Terakhir SDM masih ada gap tingkat pendidikan. Hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut untuk menyempurnakannya.

Rapim diikuti oleh seluruh satuan kerja lingkup Badan Litbang dan Inovasi yauti 4 Puslitbang, 2 Balai Besar dan 13 Balai yang ada di seluruh Indonesia.***

Sumber : forda-mof.org

Share Button