Dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sejumlah perubahan terhadap organisasi dan tata kerja sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 27 Oktober 2014, perubahan-perubahan itu dijelaskan lebih rinci, yaitu:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengkoordinasikan: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi; dan b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi yang dilaksnakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengkoordinasikan: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; dan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin dan mengkoordinasikan: a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; dan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan.

4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan: a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memimpin dan mengkoordinasikan: a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; dan b. Penyelenggaraan  urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

“Dalam hal organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non kementerian di bidang ekonomi kreatif belum terbentuk, maka Menteri Pariwisata memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010,” bunyi Pasal 11 Perpres ini.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa penataan organisasi kementerian dan lembaga pada tingkat eselon I ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Penataan sebagaimana dimaksud, diusulkan oleh masing-masing menteri dan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Adapun penataan organisasi kementerian dan lembaga pada tingkat eselon II ke bawah ditetapkan oleh masing-masing menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Penataan sebagaimana dimaksud diusulkan oleh masing-masing menteri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” bunyi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 ini.

Pasal 23 Perpres ini menegaskan, penataan organisasi Kabinet Kerja diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.

Berdasarkan data Forum Konservasi Gajah Indonesia tahun 2014, dari 56 habitat gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) di Sumatra, 13 di antaranya tak lagi ditemukan populasi gajah alias diduga punah.

Status keberadaan gajah di sebelas habitat lainnya dinyatakan kritis dan dua lainnya di ambang kritis. (Lihat: Angka Kematian Gajah Sumatra Terus Meningkat Tiap Tahunnya)

Penyebab kepunahan gajah dari habitat alaminya itu disinyalir dibunuh atau mati karena ruang geraknya kian menyempit dan kekurangan makanan. Kondisi seperti itu terjadi di enam habitat gajah di Riau, tiga lokasi di Sumatra Selatan, dua lokasi di Jambi, dan masing-masing satu lokasi di Bengkulu dan Sumatra Barat.

Habitat gajah di Jambi terfragmentasi parah sehingga mengacaukan pergerakan sejumlah kelompok satwa liar itu. ”Terjadi perubahan perilaku dan pola pakan karena habitatnya berubah menjadi kebun sawit, karet, dan akasia,” kata Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) Krismanko Padang, di Jambi, Senin (17/11).

Kalangan ahli dan konservator satwa memprediksi ancaman kepunahan gajah sumatra di depan mata. Tanpa penyelamatan hutan tersisa, gajah sumatra dipastikan lenyap hanya dalam 10 tahun ke depan.

Konservator gajah dan Ketua Forum Mahout Indonesia Nazarudin mengatakan,penyusutan hutan alam kian tak terkendali dalam 5-10 tahun terakhir. Ia mencermati sejumlah kantong gajah telah hilang seiring bergantinya hutan menjadi jalan dan kebun monokultur.

”Beberapa kelompok gajah yang pernah saya temui di batas Bengkulu-Lampung, Riau, serta di Sumatra Selatan sudah tidak ada lagi,” ujar Nazarudin.

Saat ini, lanjutnya, hanya Taman Nasional Way Kambas yang dinilai masih memadai dan aman sebagai habitat gajah. Sejumlah kawasan hutan lainnya, meski masih baik kondisi vegetasinya, sangat terancam perambahan, pembalakan, dan perburuan liar. Sebagai contoh, ekosistem penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo, Jambi, semula dalam kondisi hutan baik dan cocok sebagai ruang jelajah gajah.

Seiring dibelahnya kawasan hutan itu untuk koridor distribusi hasil kayu sepanjang 80 kilometer oleh PT WKS lima tahun lalu, akses masuk hutan kian mudah sehingga memicu perambahan liar. Selain itu, tutupan hutan menyusut 80 persen.

Sumber : klik di sini

Selama 50 tahun, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) melakukan upaya konservasi. IUCN melakukan berbagai cara untuk mendaftar flora dan fauna di bumi yang terancam punah.

Namun kali ini, IUCN tidak mengeluarkan daftar panjang spesies terancam punah, melainkan kawasan perlindungan. The Green List of Protected Areasatau Daftar Hijau Kawasan Perlindungan diumumkan IUCN, Jumat (14/11) di Sydney, Australia. Daftar ini diharapkan memberikan pengakuan terhadap kawasan perlindungan sehingga proses konservasi lebih mudah dilakukan.

Pada tahap pertama, ada 14 kawasan hijau yang tersebar dalam delapan negara. Salah satunya Taman Nasional di Australia tempat suku asli Aborigin tinggal.

Daftar hijau yang baru terdapat pada delapan negara dinilai masih terlalu sedikit untuk permulaan. Padahal terdapat 209.000 kawasan baik daratan atau lautan di bumi yang harus dilindungi.

IUCN mengungkap bahwa masih perlu proses tahunan untuk mendaftar keseluruhan kawasan yang masuk kategori perlindungan. Trevor Sandwith, Direktur IUCN memaparkan bahwa program pendaftaran kawasan lindung ini tidak dimaksudkan mencari siapa pemenang dan yang kalah.

Namun di balik semua ini, diharapkan muncul kesadaran Pemerintah, masyarakat, serta lembaga konservasi untuk senantiasa melestarikan kawasan lindung.

Jika kerja sama semua pihak terjalin dengan baik, maka akan meningkatkan nilai ekologi, ekonomi, serta sosial.

“Kawasan lindung di dunia rentan terhadap ancaman perubahan iklim dan pengembangan oleh manusia,” papar Sandwith. “Kami (IUCN) harap daftar hijau ini menjadi cita-cita seluruh kawasan lindung di dunia agar tetap lestari,” tambahnya.

Sumber : klik di sini

8 (delapan) koridor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi;

1. Sustainable development,
2. Kelestarian dan perlindungan alam,
3. Rehabilitasi dan reklamasi,
4. Produksi dan pengendalian dampak (Sumber Daya Alam dikelola untuk kesejahteraan rakyat, konsep perijinan sebagai instrumen pengendalian bukan transaksional),
5. Pemberdayaan masyarakat (public campaign),
6. SDM dan penyuluhan,
7. Litbang inovasi dan solusi,
8. Peralatan dan Perlengkapan.

Delapan koridor merupakan konsep dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain itu beliau juga telah menyiapkan rencana kerja ke depan yaitu restrukturisasi organisasi, mengembangkan database SDM, persiapan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan pembentukan tim kecil menyangkut kelembagaan.

Sumber terkait : klik di sini dan di sini