FORDA (Bogor, 06/10/2014)_Forest provides a wide range of tangible and intangible benefits including ecological, economic and social benefits as well as clean air. There are four priorities in forest management which are timber, non-timber forest products, and biodiversity and forest services.

Those four aspects must be prioritized in Forest Managing Unit (KPH), which has been set up for modern forest management in Indonesia. Based on the nine programs of the New Indonesian Government, food, energy and water have become three critical factors needed to be addressed. Based on those challenges and in compliance with the theme of “Forestry research for achieving self sufficient in food, energy and water adequacy”, Forestry Research and Development Agency (FORDA) Indonesia organize the 3^rd INAFOR 2015 mainly aiming at bringing together forestry scientists from Indonesia and all around the world to share information, knowledge and expertise in the state-of-the-art forestry research and development fields; as well as building a strong network amongst researchers and forestry research institutes particularly in Indonesia

Download Files :

1. 3rd INAFOR 2015 Announcement
2. Inafor papers Guideline 2015

Sumber : http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1900

FORDA (Makassar, 30/10/2014)_Pembahasan tentang Pengelolaan KHDTK untuk Tujuan Penelitian dan Pengembangan telah dilaksanakan oleh Badan Litbang Kehutanan di Makassar, 30 Oktober 2014 diikuti oleh semua Kepala Satker lingkup Badan Litbang.  Dalam pengantar pembukaannya, Sekretaris Badan Litbang Kehutanan, Ir. Tri Joko Mulyono,MM mengakui bahwa progres pengelolaan KHDTK lingkup Badan Litbang Kehutanan sangat lambat.  “Dari 34 KHDTK yang telah ditunjuk dan dikelola oleh badan Litbang Kehutanan baru 4 unit yang telah ditetapkan”  kata Tri Joko

Lebih lanjut Tri Joko menambahkan bahwa penyelesaian permasalahan yang dihadapi juga sangat lambat, sehingga dari tahun ketahun masih menghadai persoalan yang serupa.  Pembahasan ini akan memperbaharui database persoalan pengelolaan KHDTK  yang ada dan rencana penyelesaiannya.

Dari laporan para Kepala Satker, diperoleh informasi bahwa secara umum persoalan pengelolaan KHDTK Badan Litbang yang dihadapi mencakup konflik dengan masyarakat karena perambahan, berubahnya KHDTK menjadi APL (Areal Penggunaan Lain) pada RUTR yang baru, serta perlunya tambahan areal terutama untuk penelitian bibit unggul.

Pada kesempatan pembahasan tersebut juga dihadiri oleh dua Nara Sumber, yaitu Ir. Satyawardana, MM dari Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, dan Widyastuti, SH,MH dari Biro Hukum.  Para nara sumber sengaja dihadirkan agar persoalan hukum dan penetapan yang ada dapat segera disepakati untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Dalam arahannya, Kepala Badan Litbang Kehutanan, Prof.Dr. San Afri Awang, MSc menyatakan bahwa persoalan pengelolaan KHDTK yang dominan harus segera diselesaikan. “Persoalan yang menyangkut perambahan kawasan oleh masyarakat harus dihadapi dan diselesaikan, bukan dihindari atau dibiarkan,” kata Prof.San Afri.

Alternatif penyelesaiannya sudah tersedia dari pembelajaran beberapa solusi yang sudah pernah diterapkan.  Lebih Lanjut, Prof San Afri menambahkan “ Permenhut 39/2013 tentang Kemitraan dapat merupakan salah satu alternatif untuk solusi persoalan dengan masyarakat,” papar Prof.San Afri.

Pada prinsipnya masyarakat telah mengetahui bahwa status kawasan tersebut merupakan hutan negara.  “Sejauh masyarakat hanya ingin memanfaatkan saja dan tidak berusaha memilikinya, maka masih dapat dibicarakan penyelesaiannya, ” tegas Prof.San Afri

Selain penyelesaian persoalan pengelolaan dan penyelesaian regulasi tentang pengelolaan KHDTK, Kabadan juga mengarahkan agar KHDTK dapat dimanfaatkan secara maksimum oleh para Satker yang mengelolanya.  “Semua penelitian dan pengembangan supaya dilakukan di KHDTK, sehingga KHDTK akan menjadi pusat inovasi teknologi yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” harap Prof.San Afri.

Pada akhir pembahasan, telah diinventarisasi problem yang ada dan alternatif penyelesaiannya. Dengan demikian diharapkan pembahasan KHDTK tahun depan akan lebih banyak mendiskusikan pendayagunaan KHDTK ketimbang disibukkan penyelesaian persoalan yang membelit pengelolaannya.  Sementara itu Forum juga menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi keberatan dari pihak Badan Litbang terhadap Rancangan Permenhut KHDTK, sehingga sangat mengharapkan agar segera disyahkan untuk menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaannya.***(NP).

Sumber : http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1902

FORDA (Bogor, 21/10/2014)_Badan Litbang Kehutanan kembali menggelar Diskusi Ilmiah, kali ini merupakan putaran yang keempat. Dalam kegiatan tersebut hadir para peneliti, penyuluh dan widyaiswara.

“Pertemuan kali ini untuk mengumpulkan teman-teman peneliti, widyaiswara dan penyuluh dan membina suasana ilmiah,” demikian diutarakan Sekretaris Badan Litbang Kehutanan, Ir. Tri Joko Mulyono, MM dalam sambutannya saat membuka Diskusi Ilmiah Putaran IV di Ruang R. Soediarto, Badan Litbang Kehutanan, Bogor, Selasa (21/10).

“Hari ini lebih difokuskan pada swasana ilimiah sebagai sarana diseminasi hasil penelitian, juga menampung imputan penelitian yg mampu mengakomodir banyak pihak serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan’’ urai Tri Joko. Lebih lanjut Tri Joko mengatakan  kegiatan diseminasi kepada widyaiswara menghasilkan output  bahan ajar sedangkan bagi  penyuluh menjadi bahan penyuluhan. Sedangkan peneliti mempunyai gambaran kebutuhan para pihak.

Diskusi ilmiah kali ini menampilkan pemaparan peneliti dari Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Palembang. Tri Joko mengungkapkan BPK Palembang diundang pertama karena pertimbangan kesiapan materi.

BPK Palembang telah mengembangkan perangkat permodelan silvikultur dalam rangka menjawab kebutuhan pengelolaan kawasan hutan dengan konsep multisistem/KPHP. Fungsi dan kegunaan perangkat ini adalah sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan (hutan dan kebun) dalam satu atau lebih penggunaan sistem silvikultur dan pertanaman tanaman. Selain itu juga telah dikembangkan program Simulasi Perencanaan Usaha KPH. Kedua perangkat permodelan tersebut dipaparkan oleh peneliti dari BPK Palembang, Agus Sumadi dan Suryanto.

Prof. Dr. Nina Mindawati, moderator dalam acara tersebut mengatakan bahwa permodelan tersebut sudah pernah dipresentasikan di depan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) namun belum matang dalam penerapannya.

“Dalam tahapan ini masih ada yang kurang yaitu implementasi model, untuk itu perlu koordinasi dengan BUK untuk menunjuk KPH yang bisa menggunakan model ini” demikian pesan Nina kepada Sekretaris Badan Litbang Kehutanan. Nina  juga menyampaikan bahwa ada beberapa peneliti lain yang telah membuat program untuk itu perlu dibuat tim kecil, sehingga semua aspek bisa dimasukkan.***(TS).

Sumber : http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1887

FORDA (Makasar, 30/10/2014)_Taman Kota yang selama ini hanya dipandang sebagai aksesoris untuk mempercantik sebuah kota ternyata mempunyai  manfaat besar bagi penurunan emisi gas rumah kaca. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayadi Samsoedin dan Ari Wibowo membuktikan bahwa keberadaan taman kota selain mempunyai fungsi estetika juga memiliki fungsi ekologi yang sangat penting bagi kehidupan.

Pada penelitian yang dimuat dalam Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan Volume 9 Nomor 1, Tahun 2012, pohon-pohon yang ditanam di Taman Monumen Nasional (Monas) Jakarta  memiliki kandungan rata-rata 0,33 ton karbon per pohon. Kandungan tersebut sama dengan potensi karbon 19,8 ton per hektare atau 36,9 ton biomassa per hektare.

“Penelitian yang mengambil studi kasus taman kota di Monas  Jakarta ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa tinggi pohon, diameter batang, bentuk tajuk pohon serta identifikasi jenis pohon,” kata Ismayadi Samsoedin di Bogor, Rabu (5/11/2014).

Dengan luas 30 ha area yang ditanami dari luas total 80  ha, Taman Monas tercatat memiliki 1806 batang pohon yang terbagi kedalam 64 jenis berbeda. Terdapat empat pohon terbanyak yang ditemukan tumbuh di taman tersebut yaitu Bungur (Lagerstroemia speciosa Pers.), Kupu-kupu (Bauhinia purpurea L.), mahoni (Swietenia macrophylla King)dan trembesi (Samanea saman Merr.)

Dengan usia rata-rata pohon di Taman Monas yang masih cukup muda (5 tahun), maka potensi kemampuan pohon untuk menyerap emisi gas rumah kaca akan semakin meningkat pada masa mendatang. “Kandungan karbon pada sebuah pohon sangat bergantung dari diameter, tinggi pohon dan berat jenis kayu. Hasil penelitian ini mencatat pohon trembesi menghasilkan karbon sebesar 280,64 ton dengan jumah pohon 205 pohon,” paparnya.

Taman kota Monumen Nasional dipilih karena telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga diperkirakan jenis koleksi pohon di Taman Monas akan terjamin keberadaannya. Adapun jenis tumbuhan yang ditanam di taman Monas meliputi tumbuhan jenis lokal dan jenis pendatang atau kerap disebut tumbuhan eksotik. Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Monas dianggap telah menerapkan konsep konservasi ex- situ sehingga dapat menjadi  model bagi pengembangan taman kota di daerah yang lain.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu agar setiap pemerintah daerah dapat membangun taman kota. Pembangunan taman kota diharapkan dapat mendukung tercapainya target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesaer 26 % pada tahun 2020.

Efektivitas taman kota sebagai penyerap gas rumah kaca telah menambah daftar manfaat pohon di perkotaan selain sebagai penyejuk tata ruang, penghasil oksigen, habitat satwa, dan daerah resapan air seperti pada hasil penelitian Miller tahun 1988 yang dikutip Ismayadi Samsoedin dan Ari Wibowo dalam penelitian mereka. (MCT)***

Sumber : http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1897