Dalam rangka percepatan operasionalisasi KPH, Badan Litbang Kehutanan melaksanakan Diskusi Kontribusi Litbang untuk Percepatan Operasionalisasi KPH di Kampus Litbang kehutanan, Bogor, Jumat (11/04).
Diskusi yang dihadiri berbagai instansi terkait, diawali dengan pengantar Sekretaris Badan Litbang Kehutanan, Ir. Tri Joko Mulyono, MM tentang bentuk dukungan litbang untuk KPH. Dalam paparannya, Tri Joko menyampaikan IPTEK dasar dan terapan yang dimiliki oleh Litbang Kehutanan untuk mendukung pembentukan dan operasional KPH; Pilot Project IPTEK Hasil Litbang di KPH; Konvergensi Kegiatan Litbang di KPH; dan Gelar Teknologi Hasil Litbang untuk KPH.
Tri Joko menyampaikan bahwa konvergensi penelitian yang akan dilakukan oleh Litbang Kehutanan, antara lain kajian kebijakan menyempurnakan konsep KPH; menggunakan KPH sebagai unit kajian dan site penelitian; dan topik penelitian dengan target output yang berkontribusi untuk pembentukan dan operasional KPH.
“Implementasi hasil Litbang di KPH (pilot) dijadikan sebagai kegiatan pengembangan. Artinya, kita (litbang) bukan membangun KPH pilot, (tetapi) IPTEK litbang akan dipilotkan dalam rangka pengembangan di KPH yang sesuai dengan Rencana Penelitian dan lokusnya,” jelas Tri Joko.
Berdasarkan arahan Bappenas, litbang telah mendisain pilot project dan pengembangan IPTEK di KPH dan mengelompokkannya dalam 3 kelompok, yaitu pilot IPTEK litbang hulu-hilir; pilot IPTEK litbang dalam skala operasional; dan pilot IPTEK litbang berdasarkan potensi KPH.
Lebih lanjut Tri Joko menjelaskan tahapan pilot di KPH dimulai dari identifikasi kebutuhan KPH kemudian identifikasi paket IPTEK yang siap, baik paket IPTEK hulu sampai hilir, hulu atau hilirnya saja. “Semua kegiatan litbang alamatnya ke KPH, toh kegiatan kita ada di kawasan hutan, dan hutan telah terbagi habis menjadi KPH,” kata Tri Joko.
Untuk itu, Badan Litbang bekerjasama dengan Ditjen Planologi berencana akan menyelenggarakan gelar teknologi hasil litbang khusus untuk para pengelola KPH. “Geltek dilakukan dalam rangka pemasaran hasil litbang, sekaligus untuk menjaring kebutuhan KPH. Di sana akan kami (litbang) sampaikan semua paket IPTEK yang telah dikuasai yang kira-kira bisa dimanfaatkan KPH. Kami mencoba mengkompilasi beberapa paket dan telah disediakan 12 paket iptek, dimana peneliti akan menjadi narasumbernya,” kata Tri Joko mengakhiri paparannya.
12 paket IPTEK yang rencananya akan didiseminasikan, yaitu gaharu, nyamplung, pengembangan perhitungan emisi GRK kehutanan (inventory), cuka kayu, rusa, sutera alam (murbei), penyiapan lahan tanpa bakar, kayu putih, arang kompos, madu, dan mikoriza, serta ekonomi dan kebijakan pengurangan emisi dari deforestrasi dan degradasi.
Menanggapi paparan tersebut, Dr. Ir. Agus Setyarso M.Sc, Sekretaris Eksekutif, Seknas Pembangunan KPH selaku narasumber pada diskusi ini mengatakan bahwa hal-hal yang sudah dilaksanakan dan diupayakan oleh litbang sudah on the right track. Hanya saja, setelah melihat situasi pengelolaan KPH di tingkat tapak, masih terdapat banyak tantangan bagi litbang, baik makro maupun mikro, seperti litbang harus menentukan core business KPH dan mampu melengkapi kebijakannya, mampu bermitra dengan masyarakat dalam usaha bersama, sampai pada mengembangkan potensi litbang klinis.
Menurut Agus, tantangan tersebut menunjukkan bahwa litbang kehutanan memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan KPH karena operator ekonomi kehutanan di tingkat tapak sangat memerlukan IPTEK yang dihasilkan litbang.
“Litbang berperan untuk melihat dan mengidentifikasi, juga menyampaikan hal-hal positif tentang pembangunan KPH, seperti produk kreatif dengan keunggulan komparatif tinggi karena dari semua sumber daya yang ada, hanya SDH yang mampu membangkitkan produk-produk kreatif yang tidak terbatas,” ungkap Agus.
Hal ini menegaskan kembali apa yang disampaikannya di awal paparannya bahwa terdapat tiga hal yang akan menentukan pembangunan Indonesia ke depan, yaitu segitiga SDA, IPTEK dan SDM sebagaimana terangkum dalam RPJMN 2015-2019: memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.
“Litbang sebenarnya berkuasa penuh untuk merubah kebijakan berbasis sesuatu yang sangat rasional. Oleh karena itu, peneliti (kehutanan) memperoleh kesempatan pertama untuk berperan di 5 tahun ke depan,” tambah Agus.
Terkait tantangan tersebut, dalam paparannya Konsultasi Alignment KPH Pada Kebijakan dan Program Litbanghut, Agus juga memberi masukan beberapa terobosan yang dapat dilakukan litbang kehutanan melalui tahapan yang ada. Hal tersebut turut dibahas bersama peserta diskusi yang hadir guna penyempurnaan konsep KPH yang disusun Litbang Kehutanan sebagaimana paparan sebelumnya.
Diskusi ini diikuti sekitar 80 orang yang berasal dari berbagai instansi terkait, antara lain peneliti dan manajemen Badan Litbang Kehutanan, Seknas KPH, Dit. KKSDA-Bappenas, Pustanling, Pusrenbang SDMK BP2SDMK, BRPUK-Ditjen BUK, Ditjen Planologi, Pusdiklat, Pusat KLN, Pusdal III, Pusdal IV dan Pusdal I, serta KKBHL-PHKA.***
Sumber berita : klik di sini
Dokumen Diskusi:
Rencana Dukungan Litbang untuk Pengembangan KPH, Sekbadan Litbang Kehutanan
Konsultasi Alignment KPH Pada Kebijakan dan Program Litbanghut, Agus Setyarso
