BPTKSDA (Samboja, 3 Agustus 2012)_Kesuksesan organisasi sangat tergantung pada kemampuan organisasi tersebut untuk belajar dan merespon perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat. Disinilah letak pentingnya organisasi pembelajar.  “Organisasi yang baik adalah organisasi  pembelajar”, kata Dr. Iman Santoso, Kepala Badan Litbang Kehutanan di Samboja, Jumat (3/8).

Organisasi belajar atau organisasi pembelajaran (learning organization) adalah suatu konsep dimana organisasi dianggap mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (self leraning) sehingga organisasi tersebut memiliki ‘kecepatan berpikir dan bertindak’ dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Menurut Sandra Kerka (1995) yang paling konseptual dari learning organizationadalah asumsi bahwa ‘belajar itu penting’, berkelanjutan, dan lebih efektif ketika dibagikan dan bahwa setiap pengalaman adalah suatu kesempatan untuk belajar. (http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_belajar)

Dalam acara pembinaan di BPTKSDA Samboja, Kepala Badan berpesan untuk selalu mengembangkan emosi positif, jauhi sifat curiga, iri hati dan dengki. “Pertahankan kekompakan, saling kontrol, kembangkan koordinasi dalam bentuk silaturahmi ,” katanya.

Kepala Badan juga menyampaikan beberapa isu-isu strategis baik yang menyangkut isu nasional, global maupun pesan bagi internal organisasi litbang. Permasalahan tenurial, penurunan produktivitas hutan serta keterlibatan sektor kehutanan dalam hal penyediaan pangan, energi dan air, adalah isu nasional yang perlu mendapat perhatian utama.

Dalam tataran global Kepala Badan juga menekankan bahwa dampak dari perubahan iklim adalah nyata oleh karena itu peran kehutanan dalam isu perubahan iklim adalah langkah yang benar. Namun demikian perlu juga digarisbawahi bahwa keterlibatan kehutanan tidaklah dengan orientasi utama perdagangan karbon namun dalam kerangka sustainable forest management (SFM).  Isu global yang lain yang juga akan menjadi arus utama adalah berkaitan dengan sertifikasi produk, kecenderungan privatisasi termasuk didalamnya isu reformasi agraria.

Kegiatan pembinaan ini diawali dengan peninjauan KHDTK Samboja, dengan menelusuri  jalan setapak di bawah hutan tropik basah yang masih alami.  KHDTK Samboja adalah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk penelitian yang ditunjuk berdasarkan SK Menhut No. SK.201/MENHUT-II/2004. Hutan penelitian seluas 3504 ha terletak di TWA Bukit Soeharto di Kabupaten Kutaim Kertanegara dan Kabupaten Pasir Provinsi Kaltim. “Pengelolaan KHDTK Samboja agar mengantisipasi dinamika sosial di sekitarnya”, kata Kepala Badan.

Acara pembinaan di BPTKSDA Samboja tersebut juga di hadiri oleh Kepala Puskonser, Ir. Adi Susmianto, M.Sc., Kepala Balai Besar Penelitian Dipterocarpa, Dr. Rufiie, Kepala Bagian EDP, Ir. C. Nugroho S. Priyono, M.Sc. Acara yang dimulai pukul 16.00 WITA  juga diisi dengan dialog interaktif dengan para karyawan dan diakhiri dengan melaksanakan shalat tarawih bersama. (NS)***

BPTKSDA (Samboja, 10/8/12)_Pertambangan swasta besar memiliki peran signifikan dalam landscape governance. Bila peran itu mampu memberikan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan penjagaan lingkungan, maka akan tercipta good governance. Namun bila eksploitasi  lebih mendominasi akan mengarah pada bad governance.  Demikian salah satu kesimpulan diskusi di BALITEK KSDA Samboja  berdasar  hasil penelitian Fenneke yang dilakukan di Kalimantan Timur.

Untuk kedua kalinya Fenneke Brascamp siswa postgraduate Wageningen University, Netherlands, menyampaikan presentasinya dalam diskusi di BALITEK KSDA Samboja, yang dilaksanakan pada Jumat (10/8/2012) di Ruang Rapat Balai.  Dalam presentasi hasil penelitiannya yang bertajuk “Landscape Governance  from Private Sector Perspective: Coal Mining In East Kalimantan Indonesia”,  hadir para stakeholder terkait yakni  perwakilan dari Kaltim Prima Coal (KPC), Badan Lingkungan Hidup (BLH) Balikpapan, Konsorsium NGO Balikpapan, Perushaan tambang PT Singlurus Pratama, para peneliti dan praktisi.  Diskusi dibuka oleh Kepala Balai dan selanjutnya dimoderatori oleh peneliti Balitek KSDA Antun Puspanti, S.Hut, M.Sc.

Dalam penelitiannya Fenneke merinci empat perspektif swasta dan telah  mengelaborasinya yakni  (1) Aktor: berapa banyak pelaku atau stakeholder yang terlibat dan bagaimana mereka berinteraksi dan berkoalisi dalam proses-proses kebijakan; (2) Sumberdaya:  aktor mana yang mempunyai kompetensi, tanggung jawab, dana, keahlian dan lainnya, serta kapan mereka menggunakannnya; (3) Aturan main: aturan apa yang digunakan dalam proses-proses yang berlangsung diantara para stakeholder termasuk norma ataupun prosedur formal dalam pengambilan keputusan; dan (4)Wacana: apakah peran negara ketika persoalan lingkungan muncul, siapakah yang bertanggung jawab dalam situasi-situasi tertentu.

Dalam latar belakang konsepnya, Finneke menjelaskan kerangka berpikir yang dipakainya yakni ecological modernization theory yang membahas hubungan antara ekonomi dan lingkungan melalui proses bisnis. Selain itu juga konsep institutional isomorphism yang membahas bagaiman perusahaan merespon tekanan eksternal yang terbagi menjadi coercive isomorphism, mimetic isomorphism dan normative isomorphism.

Dalam diskusi muncul pendapat bahwa persoalan krusial di Kalimantan Timur adalah belum adanya tata ruang wilayah yang mantap yang disepakati oleh stakeholder. Bila dalam waktu dekat tata ruang wilayah ada dan disahkan, maka persoalan lanjutannya adalah tataran implementasinya.  Tumpang tindih lokasi dari aktivitas sektor yang berbasis lahan sangat masif dan mengandung potensi konflik yang besar.   Namun demikian berdasar penelitian dengan sampel tambang besar, menunjukkan ada pertambangan  yang memiliki tanggung jawab lingkungan yang  cukup besar, melalui CSR maupun  aksi lingkungan lainnya.

Pertambangan swasta besar memiliki peran signifikan dalam landscape governance. Bila peran itu mampu memberikan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan penjagaan lingkungan, maka akan tercipta good governance. Namun bila eksploitasi  lebih mendominasi akan mengarah pada bad governance.  Demikian salah satu kesimpulan diskusi di BALITEK KSDA Samboja  berdasar  hasil penelitian Fenneke yang dilakukan di Kalimantan Timur.

Untuk kedua kalinya Fenneke Brascamp siswa postgraduate Wageningen University, Netherlands, menyampaikan presentasinya dalam diskusi diBALITEK KSDA Samboja, yang dilaksanakan pada hari Jumat 10 Agustus 2012 di Ruang Rapat Balai.  Dalam presentasi hasil penelitiannya yang bertajuk “Landscape Governance  from Private Sector Perspective: Coal Mining In East Kalimantan Indonesia”,  hadir para stakeholder terkait yakni  perwakilan dari Kaltim Prima Coal (KPC), Badan Lingkungan Hidup (BLH) Balikpapan, Konsorsium NGO Balikpapan, Perushaan tambang PT Singlurus Pratama, para peneliti dan praktisi.  Diskusi dibuka oleh Kepala Balai dan selanjutnya dimoderatori oleh peneliti Balitek KSDA Antun Puspanti, S.Hut, M.Sc.

Dalam penelitiannya Fenneke merinci empat perspektif swasta dan telah mengelaborasinya yakni :

1. Aktor: berapa banyak pelaku atau stakeholder yang terlibat dan bagaimana mereka berinteraksi dan berkoalisi dalam proses-proses kebijakan;
2. Sumberdaya: aktor mana yang mempunyai kompetensi, tanggung jawab, dana, keahlian dan lainnya, serta kapan mereka menggunakannnya;
3. Aturan main: aturan apa yang digunakan dalam proses-proses yang berlangsung diantara para stakeholder termasuk norma ataupun prosedur formal dalam pengambilan keputusan; dan
4. Wacana: apakah peran negara ketika persoalan lingkungan muncul, siapakah yang bertanggung jawab dalam situasi-situasi tertentu.

Dalam latar belakang konsepnya, Finneke menjelaskan kerangka berpikir yang dipakainya yakni ecological modernization theory yang membahas hubungan antara ekonomi dan lingkungan melalui proses bisnis. Selain itu juga konsep institutional isomorphism yang membahas bagaiman perusahaan merespon tekanan eksternal yang terbagi menjadi coercive isomorphism, mimetic isomorphism dan normative isomorphism.

Dalam diskusi muncul pendapat bahwa persoalan krusial di Kalimantan Timur adalah belum adanya tata ruang wilayah yang mantap yang disepakati oleh stakeholder. Bila dalam waktu dekat tata ruang wilayah ada dan disahkan, maka persoalan lanjutannya adalah tataran implementasinya.  Tumpang tindih lokasi dari aktivitas sektor yang berbasis lahan sangat masif dan mengandung potensi konflik yang besar.   Namun demikian berdasar penelitian dengan sampel tambang besar, menunjukkan ada pertambangan  yang memiliki tanggung jawab lingkungan yang  cukup besar, melalui CSR maupun  aksi lingkungan lainnya. (NS)***